Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Koalisi PKB-Gerindra Tanpa Deklarasi Capres-Cawapres, Puan: Sudah 11 Bulan Lho, Cak Imin

Kompas.com - 27/07/2023, 19:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Politik DPP PDI-P Puan Maharani menyindir koalisi antara PKB dan Partai Gerindra yang tak membuahkan deklarasi bakal capres dan cawapres hingga Kamis (27/7/2023).

Padahal, piagam kerja sama partai besutan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto itu sudah diteken 11 bulan yang lalu.

Sindiran itu dilontarkan Puan setelah bertandang ke rumah dinas Muhaimin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Sebelas bulan lho, Cak, dengan Partai Gerindra," kata Puan yang berdiri di sisi Muhaimin ketika jumpa pers, Kamis siang.

Baca juga: Cak Imin Sempat Tak Percaya Masuk Nominasi Bakal Cawapres Ganjar

Menurut putri Megawati Soekarnoputri itu, usia 11 bulan itu harus ditekankan betul.

Ia mengatakan, PDI-P berharap agar PKB bisa berkoalisi dengan mereka pada Pilpres 2024, tetapi menghormati kerja sama antara PKB dan Gerindra meski belum membuahkan hasil.

"Saya memahami juga bahwa Cak Imin sudah atau PKB sudah menjalin kerja sama atau koalisi 11 bulan. Harus di tekankan," ujar Puan.

Sementara itu, Muhaimin tak menutup peluang bahwa arah koalisi masih bisa berubah sebelum pendaftaran bakal capres dan cawapres secara definitif ke KPU pada Oktober nanti.

"Oktober itulah finishing dari semua proses dinamika yang sedang kita lakukan hari ini," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyinggung ketidakpastian output koalisi bersama Partai Gerindra dalam 11 bulan terakhir, sejak kedua partai meneken piagam koalisi bersama.

Baca juga: Setelah Cak Imin, Giliran Airlangga yang Disambangi Puan

Hal ini ia sampaikan merespons masuknya nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, sebagai salah satu dari lima bakal calon wakil presiden PDI-P pendamping Ganjar Pranowo, sebagaimana dinyatakan Puan setelah acara syukuran hari lahir (harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo Jawa Tengah Minggu (23/7/2023).

"Piagam koalisi yang dibangun bersama Gerindra itu sederhana, bahwa capres dan cawapres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ucap Jazilul dalam keterangan suara, Selasa (25/7/2023).

"Mestinya Pak Muhaimin sudah tidak tergoda, tetapi, mungkin karena ada ketidakpastian, wajar saja ada godaan-godaan," kata dia.

Jazilul menyinggung bahwa ketidakpastian ini mungkin sudah berakhir seandainya pekan lalu koalisi ini mendeklarasikan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Muhaimin sendiri.

"Saya yakin, Mbak Puan (Maharani, Ketua Bidang Politik DPP PDI-P) tidak akan memasukkan nama Gus Muhaimin di 5 nama (bakal cawapres PDI-P)," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com