Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Arif Nurdiansah
Peneliti tata kelola pemerintahan

Peneliti tata kelola pemerintahan pada lembaga Kemitraan/Partnership (www.kemitraan.or.id).

Sampai Kapan Anak Muda Jadi Liyan Dalam Demokrasi?

Kompas.com - 27/07/2023, 14:28 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEMOKRASI Indonesia diduga sedang mengalami regresi (Demokrasi Indonesia, Dari Stagnasi ke Regresi, Thomas Power 2022) serta praktinya dianggap minus pelibatan masyarakat (Demokrasi Tanpa Demos, LP3ES 2022).

Sebagai generasi penerus yang akan mewarisi negeri, anak muda merupakan pihak paling dirugikan dari kondisi demokrasi saat ini.

Mirisnya, ancaman ini justru terjadi saat Indonesia mengalami bonus demografi, jumlah anak muda menjadi mayoritas. Bahkan pada Pemilu 2024, diperkirakan 60 persen dari total pemilih adalah anak muda rentang usia 17 – 39 (DPT4 KPU).

Persoalan mendasar

Alih-alih menunjukan praktik-praktik demokratis dan memberikan contoh baik bagi anak muda, pemimpin negeri ini justru cenderung kerap menunjukan penyelewengan implementasi demokrasi demi kepentingan segelintir orang dan golongan.

Praktik undemocratic dilakukan oleh institusi-institusi produk dari demokrasi. Di parlemen, misalnya, mereka kerap mengesampingkan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat yang disiarkan secara langsung, anggota komisi III dengan terang-terangan menyebut keputusan pengesahan UU ada di tangan ketua umum parpol.

Lalu apa definisi wakil rakyat yang selama ini disematkan kepada mereka yang terhormat?

Situasi tak beda juga terjadi di pemerintah. Menguatnya tindakan represif pemerintah terhadap protes yang dilakukan rakyatnya menjadikan warga jera dan bertanya-tanya, benarkah demokrasi masih menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum?

Di kalangan penegak hukum, banyak oknum pejabat terjerat kasus-kasus yang meruntuhkan wibawa hukum di mata masyarakat.

Belum lagi adanya dugaan oknum aparat penegak hukum yang berkongsi dengan oknum pengusaha dan penguasa untuk kepentingan kelompok.

Kondisi ini mengakibatkan anak muda mulai antipati terhadap demokrasi.

Survey CSIS (2022) menunjukan adanya penurunan dukungan anak muda terhadap demokrasi. Tahun 2018, angka dukungan anak muda terhadap implementasi demokrasi sebesar 68,5 persen menjadi 63,8 persen tahun 2022.

Survei serupa juga menyebut hanya 1,1 persen dari anak muda yang ingin masuk partai politik, satu-satunya institusi yang punya legitimasi mengajukan figur calon pemimpin tertinggi di negeri ini.

Elektoral VS viral

Nasib anak muda dalam konstelasi demokrasi di Indonesia berpotensi menjadi buih di samudera, banyak tetapi tidak memiliki peran signifikan.

Faktor penyebab utamanya karena belum dibukanya saluran partisipasi anak muda terhadap proses demokrasi yang terjadi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com