Politisi Golkar Tampik Munaslub Ada Kaitannya dengan Pemeriksaan Airlangga di Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar yang menjadi bagian dari eksponen Pendiri Golkar, Lawrence TP Siburian menampik anggapan bahwa dorongan untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dilakukan karena pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ia mengatakan, dorongan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tak ada kaitannya dengan pemeriksaan Airlangga sebagai saksi atas dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.

“Sama sekali kita enggak tahu bahwa dia ada kasus dan kita tidak melihat itu, kita tidak mempertimbangkan itu untuk melakukan munaslub,” ujar Lawrence dihubungi wartawan, Selasa (25/7/2023).

“Kebetulan saja kita sudah putuskan harus munasub. Tahu-tahu kasusnya dia (Airlangga) ada. Kebetulan saja karena ada kasusnya,” ujar dia.

Baca juga: Tekan Wacana Munaslub Golkar, Pengamat Nilai Airlangga Bisa Kunci Kader Daerah yang Hendak Maju Pemilu

Lawrence pun menghormati sikap Kejagung yang masih mendalami dugaan korupsi CPO tersebut.

Namun, ia menekankan, dorongan untuk menggelar Munaslub Golkar sudah muncul sejak tahun lalu.

Hanya saja, prosesnya tidak segera dijalankan karena para politisi senior masih ingin memberikan kesempatan pada Airlangga untuk memimpin partai beringin tersebut.

“Kan kita minta itu bulan Juli ini juga munaslub. Satu tahun dari yang kami sudah undur tahun lalu,” ucap dia.

Ia menuturkan, meski sudah diberi waktu satu tahun, Airlangga dianggap belum memberikan perubahan signifikan pada Partai Golkar.

Ia dianggap tak kunjung memberikan kejelasan sikap politik Golkar meskipun sudah didapuk untuk menjadi bakal calon presiden (bacapres) atau bakal calon wakil presiden (bacawapres).

“Nah ini kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai,” ujar dia.

Baca juga: Mepet Pemilu, Munaslub Justru Dinilai Bikin Elektabilitas Golkar Rontok

Adapun Airlangga memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejagung pada Senin (24/7/2023). Ia diperiksa kurang lebih selama 12 jam, sejak pukul 08.25 WIB sampai pukul 21.08 WIB.

Ia mengaku telah menjawab semua pertanyaan dari penyidik dan bertindak kooperatif.

“Saya sudah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab sebaik-baiknya," kata Airlangga usai pemeriksaan di Kejagung, Jakarta, Senin malam.