Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Wacana Munaslub Golkar, Pengamat Nilai Airlangga Bisa "Kunci" Kader Daerah yang Hendak Maju Pemilu

Kompas.com - 25/07/2023, 17:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dapat "mengunci" kader-kadernya di daerah untuk tidak menggulirkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Arya menyatakan, Airlangga kini memegang kunci akan nasib para kader daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah pada tahun 2024 nanti.

"Pencalegan itu kan akan diputus bulan November. Nah kalau daerahnya ikut main-main politik, mendesak munaslub, tentu dia akan bisa tidak dapat nomor urut satu, bisa enggak dicalonkan, jadi daerah juga khawatir," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Mepet Pemilu, Munaslub Justru Dinilai Bikin Elektabilitas Golkar Rontok

Arya pun menilai, kader-kader Golkar di daerah hingga kini belum berteriak meminta pelaksanaan munaslub untuk mendongkel Airlangga dari kursi Ketua Umum.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa munaslub sulit terlaksana dalam waktu dekat karena permintaan dari dewan pimpinan daerah (DPD) merupakan syaratnya.

"Dari sisi kemungkinan untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya munaslub masih berat karena daerah sekarang memilih untuk cari aman karena mereka tidak mau juga karier politiknya (terancam)," kata Arya.

Ia pun berpandangan, sikap tokoh-tokoh senior Golkar yang mulai mendorong munaslub tidak bakal banyak berpengaruh karena mereka tidak punya hak suara.

"Kalau daerahnya sudah mulai bergerak, itu baru bisa dilihat kans pelaksanaan munaslub, tapi kalau baru tokoh senior, Dewan Pembina, itu dia enggak punya hak suara," kata Arya.

Baca juga: Soal Isu Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Ketua Umum

Akan tetapi, ia menilai, munaslub Golksr bisa saja terjadi jika ada peristiwa darurat, misalnya menyangkut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret Airlangga.

"Kecuali misalnya ada situasi-situasu darurat misalnya terkait perkembangan permintaan keterangan di Kejaksaan Agung misalnya, itu kan lain cerita," kata Arya.

Sebelumnya, sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartanto.

Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar yang diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Mereka menilai, Airlangga tidak maksimal dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun demikian, desas-desus munaslub ini dibantah oleh elite Golkar, tak terkecuali Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mengeklaim, internal partainya masih solid.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com