Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Minta Lembaga Himpun Data Publik Bertanggung Jawab

Kompas.com - 21/07/2023, 06:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta seluruh instansi dan lembaga yang turut menghimpun data pribadi masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga keamanan guna mencegah insiden kebocoran akibat peretasan.

"Jadi semua instansi yang mengumpulkan data pribadi dia juga tanggung jawab dong," kata Budi dalam jumpa pers di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya," sambung Budi.

Budi menyampaikan hal itu menanggapi tentang dugaan kebocoran data penduduk yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Anggota Komisi I: Penindakan Kebocoran Data Harus Tunggu Implementasi UU PDP

Menurut Budi, saat ini bermacam lembaga dan instansi ikut mengumpulkan data pribadi penduduk. Mulai dari kantor pelayanan publik sampai perbankan.

Budi mengatakan, supaya memudahkan pengawasan dan memperkecil peluang kebocoran data, perlu dibuat mekanisme yang terpadu di antara seluruh lembaga yang mengumpulkan data pribadi masyarakat dengan pemerintah.

"Perlu dibangun sebuah sistem sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," ucap Budi.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di media sosial Twitter pada 15 Juli 2023.

Baca juga: Bantah Data Dukcapil Bocor, Kemendagri Tetap Teruskan Audit Investigasi

Disebutkan terdapat 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Dalam tangkapan layar laman forum itu, peretas RRR mengeklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id.


Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.

Akan tetapi, peretas RRR tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, mengeklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengusut dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di BreachForum.

Baca juga: Kemendagri: Tak Ditemukan Jejak Kebocoran Data SIAK Dukcapil

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif," kata dia pada Senin (17/7/2023).

Kegiatan itu disebut telah berlangsung sejak Sabtu (15/7/2023) dan diklaim berproses secara cepat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com