Menkominfo Minta Lembaga Himpun Data Publik Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta seluruh instansi dan lembaga yang turut menghimpun data pribadi masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga keamanan guna mencegah insiden kebocoran akibat peretasan.

"Jadi semua instansi yang mengumpulkan data pribadi dia juga tanggung jawab dong," kata Budi dalam jumpa pers di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya," sambung Budi.

Budi menyampaikan hal itu menanggapi tentang dugaan kebocoran data penduduk yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Anggota Komisi I: Penindakan Kebocoran Data Harus Tunggu Implementasi UU PDP

Menurut Budi, saat ini bermacam lembaga dan instansi ikut mengumpulkan data pribadi penduduk. Mulai dari kantor pelayanan publik sampai perbankan.

Budi mengatakan, supaya memudahkan pengawasan dan memperkecil peluang kebocoran data, perlu dibuat mekanisme yang terpadu di antara seluruh lembaga yang mengumpulkan data pribadi masyarakat dengan pemerintah.

"Perlu dibangun sebuah sistem sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," ucap Budi.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di media sosial Twitter pada 15 Juli 2023.

Baca juga: Bantah Data Dukcapil Bocor, Kemendagri Tetap Teruskan Audit Investigasi

Disebutkan terdapat 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Dalam tangkapan layar laman forum itu, peretas RRR mengeklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.

Akan tetapi, peretas RRR tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, mengeklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mengusut dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di BreachForum.

Baca juga: Kemendagri: Tak Ditemukan Jejak Kebocoran Data SIAK Dukcapil

"Kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif," kata dia pada Senin (17/7/2023).

Kegiatan itu disebut telah berlangsung sejak Sabtu (15/7/2023) dan diklaim berproses secara cepat.

Teguh menyebut, upaya koordinasi itu terus diupayakan hingga saat ini. Ia menjelaskan, berdasarkan temuan versi mereka, data yang yang dituding bocor itu tidak sama dengan database kependudukan milik Dukcapil.

"Data yang ada di BreachForums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil saat ini," sambung Teguh.

Baca juga: Data Dukcapil Diduga Bocor Melebihi Jumlah Penduduk Bukan akibat NIK Ganda

Teguh juga menuturkan, investigasi akan terus dilakukan secara mendalam.

"Kami bersama stakeholders terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu," tutur dia.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Diamanty Meiliana)