Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/07/2023, 23:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai bahwa penindakan kasus-kasus dugaan kebocoran data pribadi masih harus menunggu implementasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Kasus kebocoran data ini kita tinggal menunggu implementasi dari (UU) PDP," ujar Farhan ditemui dalam jumpa pers peluncuran platform konsultan politik berbasis kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) "Pemilu AI", Kamis (20/7/2023).

"Implementasi PDP artinya nanti kita akan bisa melakukan atau menerapkan sanksi atau data yang kebobolan," lanjutnya.

Farhan mengakui bahwa sistem teknologi informasi di Indonesia masih banyak yang mungkin rapuh.

Baca juga: Kemendagri: Tak Ditemukan Jejak Kebocoran Data SIAK Dukcapil

Namun, untuk secara sah mengukur kerapuhan, tindak lanjut, dan rencana penguatannya, itu belum bisa dilakukan selama UU PDP belum diimplementasikan.

"Kita setiap saat minta (penerbitan) PP-nya dipercepat, tapi undang-undang menyarankan 24 bulan," kata Farhan.

"Mesti ada sosialisasi dan lain-lain," ia menambahkan.

Farhan menegaskan bahwa upaya preventif dan penyidikan terkait kebocoran data merupakan ranah Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Khusus untuk BSSN, selama UU PDP belum diimplementasikan, Farhan berharap lembaga tersebut bisa diperkuat.

Baca juga: Kebocoran Data Dukcapil Diduga akibat Faktor Server Tua

"Jangan kayak sekarang, hanya 10 persen dari potensinya yang dimanfaatkan, karena anggarannya juga cuma seemprit," ungkap Farhan.

Sebelumnya diberitakan, 337 juta data Dukcapil diduga bocor. Ratusan juta data masyarakat Indonesia itu disebut dijual di forum daring peretas, BreachForum.

Informasi kebocoran tersebut diungkap oleh akun Twitter @secgron milik pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pada Minggu (16/7/2023) malam.

Baca juga: Pakar Benarkan Ada Kebocoran Data Nama Ibu Penduduk dari Server Dukcapil

Menurut dia, data yang bocor meliputi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, alamat, nama ayah dan ibu, serta nomor akta lahir dan akta nikah.

"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," tulisnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeklaim tidak menemukan jejak kebocoran data, merespons dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di BreachForum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jika Jadi Presiden, Prabowo Janji Rangkul Semua Kekuatan di Indonesia

Jika Jadi Presiden, Prabowo Janji Rangkul Semua Kekuatan di Indonesia

Nasional
Pesan ke Kader dan Relawan, Prabowo: Kampanye 65 Hari Lagi, Jangan Terkecoh Elite Nyinyir

Pesan ke Kader dan Relawan, Prabowo: Kampanye 65 Hari Lagi, Jangan Terkecoh Elite Nyinyir

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Gibran 37,3 Persen, Mahfud 21,6 Persen, Muhaimin 12,7 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Gibran 37,3 Persen, Mahfud 21,6 Persen, Muhaimin 12,7 Persen

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Prabowo Meningkat, Ganjar dan Anies Alami Penurunan

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Prabowo Meningkat, Ganjar dan Anies Alami Penurunan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Nasional
[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

Nasional
Membaca Dua Survei Elektabilitas Capres-Cawapres: Prabowo-Gibran Unggul

Membaca Dua Survei Elektabilitas Capres-Cawapres: Prabowo-Gibran Unggul

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

Nasional
Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Nasional
Said Aqil Siradj Doakan Gibran Diberi Kekuatan untuk Capai Tujuannya

Said Aqil Siradj Doakan Gibran Diberi Kekuatan untuk Capai Tujuannya

Nasional
Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin Tak Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng

Jokowi dan Ma'ruf Amin Tak Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng

Nasional
Gibran Akui Materi Debat Perdana Capres-Cawapres Tak Berat

Gibran Akui Materi Debat Perdana Capres-Cawapres Tak Berat

Nasional
KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

Nasional
Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com