Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri 3 Arahan untuk Tekan Kasus Tuberkulosis

Kompas.com - 18/07/2023, 16:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tiga instruksi kepada jajarannya untuk menekan angka kasus tuberkulosis (TBC atau TB) di Indonesia yang diperkirakan mencapai 969.000 kasus setiap tahunnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, tiga instruksi tersebut. Pertama, katanya, yang diminta Jokowi adalah meningkatkan kemampuan mendeteksi penyakit tersebut.

"Yang nomor satu, saya mesti bekerja sama dengan Pak Mendagri (Tito Karnavian) dan Mendes (Abdul Halim Iskandar) untuk memastikan deteksi dari seluruh rakyat yang kemungkinan tuberkulosis," kata Budi dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Menkes Sebut Akan Ada 2 Jalur Pendidikan Dokter Spesialis, lewat Universitas atau Kolegium

Budi menuturkan, dari estimasi 969.000 kasus TBC per tahun di Indonesia, baru sekitar 720.000 kasus terjadi pada akhir 2022.

Pendeteksian ini menjadi penting agar kasus TBC tidak tersebar. Sebab, TBC merupakan penyakit yang mudah menular.

"Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969.000 bisa ketemu atau bisa terdeteksi," ujar Budi.

Arahan kedua, lanjutnya, Jokowi mengusulkan agar dilakukan pendirian lokasi karantina bagi penderita TBC. Hal itu bertujuan agar tidak ada kasus penularan penyakit tersebut selama masa masa pengobatan.

Sebab, Budi mengatakan, obat TBC baru bereaksi dan menghentikan penularan setelah dua bulan penuh.

"Selama dua bulan dia tidak menularkan ke keluarganya, dimasukin ke karantina khusus, saya disuruh kerja sama dengan Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) di bawah koordinasi Menko PMK (Muhadjir Effendy) agar bisa tidak menular dan diberikan obat, dipastikan dua bulan dia minum obat terus," ujar Budi.

Baca juga: Menkes Siapkan Aturan soal Sanksi Skors bagi Dokter dan RS yang Mem-bully Junior

Ketiga, Jokowi menanyakan kepada Budi mengenai ketersediaan vaksin TBC. Budi pun menyampaikan, ada tiga jenis vaksin TBC yang berpotensi didatangkan ke Indonesia.

Namun demikian, dalam hal ini, Budi meminta Jokowi untuk menunjukkan dukungannya agar masyarakat mau mengikuti vaksinasi maupun mengonsumsi obat TBC.

Ia berkaca dari program vaksinasi Covid-19 yang sukses karena diberi contoh oleh Jokowi sebagai salah satu orang pertama yang disuntikan vaksin.

"Jadi saya bilang, kalau TBC itu minum obatnya susah kalau bisa ini dong, ya beliau enggak kena TBC, tapi bisa memberikan endorsement bahwa ayo yang sakit TBC jangan sampai lupa minum obat TBC dan minumnya sampai selesai," kata Budi.

Budi mengklaim, Jokowi menyambut baik permintaan itu dan siap untuk turun ke daerah demi mengedukasi publik akan pentingnya meminum obat TBC.

Budi menambahkan, TBC memang penyakit yang sudah lama ada, tetapi Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia.

Ia menuturkan, angka kematian akibat TBC di Indonesia setiap tahunnya berkisar di angka 200.000, lebih tinggi dari kematian akibat Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com