Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agresif "Serang" Pemerintahan Jokowi, AHY Dinilai Kian Ngebet Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 18/07/2023, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, kritik tajam Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari upaya meningkatkan elektabilitas jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Memang, AHY tengah membutuhkan elektoral yang tinggi mengingat dirinya berkeinginan jadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

“Serangan-serangan AHY terhadap pemerintahan Jokowi tidak lebih dari upaya AHY untuk meningkatkan elektabilitas dirinya yang ngebet menjadi bakal cawapres Anies Baswedan,” kata Ari kepada Kompas.com, Minggu (17/7/2023).

Baca juga: Serangan Tajam AHY ke Pemerintahan Jokowi Usai Demokrat Mesra dengan PDI-P...

Oleh karena Anies tak kunjung mengumumkan nama cawapres, kata Ari, AHY memperbesar frekuensi serangan terhadap rezim Jokowi yang merepresentasikan kekuatan dua pilar kubu capres calon rival Anies, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Frekuensi AHY tentu harus identik dengan frekuensi Anies yang memang antipati dengan pola kebijakan yang ditempuh Jokowi,” ujarnya.

Ari mengatakan, AHY sadar bahwa dirinya harus mengerahkan segala sumber daya untuk meningkatkan elektabilitas, termasuk mengkritik pemerintah lewat pidatonya yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi swasta.

Baca juga: Ketum Demokrat: Kalau Mas Anies Memilih AHY, Anda Gimana?

Upaya pendekatan terhadap Anies juga terus dilakukan. Misalnya, menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Tanah Air sepulang ibadah haji beberapa waktu lalu.

Contoh lainnya, memasang spanduk dan baliho di sudut-sudut jalan yang memperlihatkan duet kepemimpinan Anies-AHY, meski hal itu belum direstui Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sesama anggota Koalisi Perubahan.

“AHY sadar kesempatannya tidak semakin banyak, dia harus atraktif menarik atensi Anies dan Nasdem serta PKS karena memang harapan terbesarnya dan yang maksimal teraih adalah posisi calon RI-2,” kata Ari.

Ari melanjutkan, AHY dan Demokrat sedang memainkan politik di semua arah. Tujuannya, agar peluang mereka terbuka ke semua koalisi.

Oleh karenanya, tak heran jika beberapa waktu lalu Demokrat sempat mesra dengan PDI Perjuangan, tetapi kini mengkritik pemerintah habis-habisan.

“Belum adanya bakal capres yang mendefinitifkan bakal cawapres membuat semua aktor politik yang berpeluang menjadi bakal cawapres memaksimalkan segala upaya, termasuk apa yang dilakukan AHY,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: AHY Sebut Ada Pihak yang Khawatir Demokrat Tak Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Sebelumnya, kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dilontarkan AHY lewat pidato politiknya yang ditayangkan Jumat (12/7/2023).

AHY banyak bicara soal ekonomi negara yang menurutnya terus mengalami penurunan. Dia juga menyinggung tentang utang pemerintah yang terus meroket.

“Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan, dan bahkan kemunduran serius,” kata AHY.

“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: AHY Klaim Anies Sependapat dengan Demokrat, Ingin Deklarasi Bacawapres dalam Waktu Dekat

Dalam pidatonya, AHY turut menyoroti isu hukum dan demokrasi. Termasuk, dia menyentil Jokowi yang sempat terang-terangan menyatakan cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan,” tutur putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com