Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Anas Singgung "Pidato Jeddah" SBY | IDI Bantah Persulit SIP

Kompas.com - 16/07/2023, 07:26 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyinggung Ketua Majelis Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait konflik politik di antara keduanya pada masa lalu.

Anas menyampaikan pesan kepada para kader PKN supaya tidak berbuat zalim dan menyalahgunakan kekuasaan jika terpilih menjadi pemimpin.

Sementara itu dari polemik Undang-Undang Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membantah isu mereka mempersulit penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) dokter.

Isu tentang sulitnya penerbitan SIP ditengarai berdampak kepada regenerasi yang lesu dan berakibat pada minimnya rasio ketersediaan dokter dalam negeri.

Baca juga: Jadi Ketum PKN, Anas Urbaningrum Singgung Partai Bukan Kepunyaan Keluarga

1. Anas Urbaningrum Singgung Pidato Jeddah SBY sebagai "Ekspresi Kezaliman" di Depan Kader PKN

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menyindir mantan petingginya di Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKN di hadapan para kadernya, Sabtu (15/7/2023).

Mulanya, Anas berpesan kepada para kader PKN agar menjauhi sifat zalim seandainya terpilih menjadi pemimpin serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.

"Tidak boleh menggunakan dan memperalat kekuasaannya dan kewenangannya untuk mencelakai pihak lain, untuk menindas pihak lain, menyingkirkan pihak lain, mempersekusi pihak lain," kata Anas di Hotel Sahid Jaya, Sabtu malam.

"Fungsi kekuasaan bukan itu, tapi menggerakkan energi untuk kebaikan," lanjutnya.

Baca juga: Anas Urbaningrum Anggap Zalim Putusan yang Cabut Hak Politiknya

Ia kemudian menunjuk beberapa petinggi partainya, seperti Gede Pasek Suardika hingga Sri Mulyono, sebagai orang-orang yang kemungkinan menjadi pemimpin kelak.

"Jika dipercaya menjadi pemimpin, saya berharap jangan pernah pidato dari Jeddah," ungkap Anas.

"Itu misalnya. Karena itu bukan pidato tapi ekspresi kezaliman. Itu contoh, contoh," ujarnya disambut riuh sorak-sorai kader PKN.

Pidato dari Jeddah ini merujuk pada pidato SBY yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pada 4 Januari 2013, ia mengatakan, setelah kunjungan kenegaraan ia akan melakukan ibadah umrah. Doa khusus akan dipanjatkan, meminta petunjuk terkait kisruh Partai Demokrat yang menyeret nama Anas cs.

Baca juga: Anas Urbaningrum Anggap Zalim Putusan yang Cabut Hak Politiknya

"Saya akan memohon petunjuk Allah agar saya dituntun mengambil keputusan yang baik. Menyelamatkan Partai Demokrat tentu solusi yang akan saya pilih. Nanti tentu benar-benar rasional. Semua itu bisa terlaksana setelah mendapat ridho dari Allah," ujar Yudhoyono di Jeddah, Senin (4/1/2013).

SBY berjanji akan segera memberikan keputusan. Yudhoyono menambahkan, yang dibutuhkan Partai Demokrat saat ini adalah solusi dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya dukungan partai menjadi 8 persen.

Selain itu, Presiden juga memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus korupsi secara konklusif.

"Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kami terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah," kata dia.

"Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi," tambahnya.

Baca juga: Anas Urbaningrum Singgung Pidato Jeddah SBY sebagai Ekspresi Kezaliman di Depan Kader PKN

Dalam pidato di Hotel Sahid Jaya, Anas melanjutkan, pemimpin harus adil dan tidak boleh "ngamukan dari belakang" setelah kompetisi perebutan kekuasaan yang keras atau bahkan kasar.

Pemimpin, menurutnya, tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi hasil kompetisi yang tak menguntungkan dirinya dan kelompoknya, tetapi harus menunggu pertarungan berikutnya digelar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com