Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Kritik Sistem Pendidikan: Buku-Kurikulum Diotak-atik Terus, Proyek, Proyek, Proyek

Kompas.com - 14/07/2023, 19:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang dia anggap terlalu sering mengotak atik buku pelajaran hingga kurikulum di sekolah.

Padahal, seharusnya, yang diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia adalah gurunya.

Dia lantas mencontohkan banyaknya siswa yang mencintai suatu mata pelajaran pasti karena guru yang mengajarnya, bukan buku pelajarannya.

"Yang kita sering otak-atik itu bukunya, kurikulumnya. Proyek, proyek, proyek. Padahal setiap ditanya, 'suka pelajaran kenapa?' Guru," ujar Anies dalam acara 'Pemuda Bertanya, Anies Menjawab' yang diselenggarakan Garda Pemuda Nasdem, Jumat (14/7/2023).

"Ada enggak yang suka pelajaran karena bukunya? Jarang sekali," sambungnya.

Baca juga: AHY Dinilai Beri Kode Saat Antar-Jemput Ibadah Haji, Anies: Kode Apa?

Anies menjelaskan, seharusnya pemerintah berfokus kepada kualitas guru dan kepala sekolahnya.

Dia menekankan pemerintah harus menghadirkan guru-guru yang menyenangkan supaya para siswa bisa belajar dengan baik.

"Kalau ada anak-anak datang ke sekolah itu dengan berat hati, berada di sekolah berat, pulang sekolah senang hati, itu bermasalah. Tapi kalau datang dengan senang hati, di sekolah senang hati, pulang berat hati, itu bagus sekolahnya," tutur Anies.

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini, kualitas guru sangat menentukan berhasil atau tidaknya sistem pendidikan.

Sementara itu, sebuah sekolah atau universitas turut harus dipimpin oleh kepala sekolah atau rektor yang berkualitas.

"Negara-negara yang pendidikannya maju hampir selalu kualitas gurunya baik," ucapnya.

Baca juga: Soal Yenny Wahid Masuk Bursa Cawapres, Anies: Pada Waktunya Nanti Diumumkan

Meski begitu, Anies mengingatkan guru juga harus ditopang hidupnya demi menjadi guru yang berkualitas.

Salah satu contohnya adalah para guru mendapat upah yang layak. Jika kekurangan uang, guru akan menjadi tidak fokus karena mencari penghasilan lain.

"Kalau pendapatan dia hanya bisa untuk hidup 15 hari, ya 15 hari kemudian dia kesulitan. Jadi pendapatan dia harus cukup. Kesejahteraan guru harus baik. Sehingga dia bisa fokus pada ngajar. Kalau enggak, ngajar sambil les. Yang enggak ikut les nilainya jelek. Jadi siklus yang bermasalah," imbuh Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com