Jokowi Dorong Penyelesaian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat yang membahas mengenai penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Istana Merdeka, Kamis (13/7/2023).

Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa lima isu strategis perlu untuk segera diselesaikan agar perundingan IEU-CEPA dapat selesai pada akhir 2023.

"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal 1 perundingan lagi," ujar Airlangga usai rapat, Kamis.

Airlangga mengatakan, isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah.

Baca juga: Indonesia Ajak Negara-negara Arab Perkuat Kerja Sama Dagang lewat CEPA

Menurut Airlangga, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.

"Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list, di mana kita bisa berikan untuk akses daripada internasional,” katanya.

Kemudian, terkait isu mengenai badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga mengungkapkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak.

Dalam IEU-CEPA, Airlangga mengatakan, BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.

"Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi, artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," ujarnya.

Baca juga: Wapres Berharap CEPA Indonesia-UEA Segera Selesai Diratifikasi

Sementara itu, terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri sehingga tidak akan melepaskan bea keluar.

Kemudian, terkait standardisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.

"Nah, di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furniture SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO," kata Airlangga.

Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).

"Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita," ujar Airlangga.

Baca juga: Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen