Menakar Omnibus Law UU Kesehatan: Tak Sekadar Kontroversi Demo Nakes

BAGI publik, apa pun undang-undangnya, yang penting soal kesehatan adalah akses layanan mudah, luas, murah, dan berkualitas.

Apakah Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang diketok palu di DPR menjadi UU pada Selasa (11/7/2023) bisa menjawabnya?

Sejauh ini yang mencuat ke publik justru riuh rendah penolakan dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) terhadap beleid yang dinyatakan sebagai omnibus law alias uu sapu jagat di bidang kesehatan ini.

Ringkasan poin-poin penolakan nakes yang selama ini menyuarakan penolakan atas regulasi baru di bidang kesehatan ini bisa dibaca di sini. 

Baca juga: Poin-poin Keberatan Nakes Atas UU Kesehatan yang Baru Disahkan

Tentu, ini juga perlu dicermati, nakes yang mana? Apakah seluruh nakes memang menolak?

Namun, apakah itu saja yang patut dicermati dari UU Kesehatan? 

Berikut ini sekelumit catatan perjalanan dan kontroversi RUU Kesehatan:

Omnibus law

RUU Kesehatan yang baru diketok palu menjadi UU ini merupakan omnibus law, sama seperti halnya UU Cipta Kerja yang lintas sektoral dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di sektor keuangan.

Sejatinya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga memenuhi kriteria omnibus law, bila dilihat ada sejumlah regulasi dari banyak UU yang diatur ulang oleh UU HPP. Namun, naskah lengkap UU HPP tak eksplisit menyebut dirinya sebagai omnibus law. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), sebuah UU disebut omnibus law bila:

• memuat materi baru
• mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-udangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan atau
• mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai omnibus law, UU Kesehatan mencabut dan menyatakan tak berlaku 11 UU terkait kesehatan, begitu UU Kesehatan diundangkan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 454, yaitu:

1. UU Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
5. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 
7. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 
8. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
9. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 
10. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
11. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Adapun peraturan perundangan pelaksanaan dari 10 UU—kecuali UU Nomor 49 Tahun 1949 dalam daftar UU di atas—, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Kesehatan yang baru. 

UU Kesehatan juga mengubah sebagian ketentuan dari:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam aturan peralihannya, UU Kesehatan menyatakan bahwa Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 431, dan Pasal 432 dalam UU ini berlaku hanya sampai dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai catatan, UU KUHP diundangkan pada 2 Januari 2023 dan dinyatakan baru akan berlaku tiga tahun sejak itu atau mulai 2 Januari 2026.