Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Terbitkan Global Talent Visa untuk Gaet WNA Bertalenta Bekerja di Indonesia

Kompas.com - 12/07/2023, 20:42 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan, pemerintah segera menerbitkan Global Talent Visa untuk menggaet warga negara asing (WNA) yang mumpuni datang ke Indonesia.

Adapun Global Talent Visa merupakan satu bagian dari kebijakan Golden Visa.

“Kita berharap kebijakan Global Talent Visa menarik minat talenta terbaik dunia supaya datang dan berkontribusi di Indonesia,” ujar Silmy dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Dirjen Imigrasi: 3.912 WNI Potensial Jadi WN Singapura Sepanjang 2019-2022

Mantan Direktur Utama (Dirut) Krakatau Steel itu mengatakan, kebijakan Global Talent Visa juga dikeluarkan sekaligus untuk merespons tren warga negara indonesia (WNI) yang beralih status kewarganegaraan.

Sepanjang 2019-2022 misalnya, sebanyak 3.912 WNI beralih status menjadi warga negara (WN) Singapura.

Mereka yang pindah negara berusia antara 25-35 tahun atau berada dalam usia produktif dan memiliki potensi.

Baca juga: Dirjen Imigrasi: 1.000 Mahasiswa RI Jadi WN Singapura Per Tahun, Ada Tawaran Khusus

“Saya kira sah-sah saja bagi WNI yang pindah kewarganegaraan demi taraf hidup yang lebih baik selama dilakukan secara legal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Silmy berharap, WNA yang menggunakan Global Talent Visa bisa berkontribusi untuk perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Adapun dasar hukum Global Talent Visa akan berbentuk peraturan Pemerintah (PP) yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Menurut Silmy, setidaknya terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi WNA agar bisa mendapatkan Global Talent Visa.

Baca juga: Dirjen Imigrasi: Tak Ada Data Paspor Bocor, Data Biometrik Aman

Kriteria itu adalah lulusan dari 100 universitas terbaik dunia dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,5 yang dibuktikan dengan ijazah; atau Sertifikat keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara yang diatur dalam Keputusan Menteri/Direktur Jenderal; serta surat keterangan dari kementerian/lembaga yang membutuhkan.

“Indonesia butuh sumber daya manusia yang produktif dan potensial, tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar. Ini jadi salah satu latar belakang kami inisiasi Global Talent Visa,” jelas Silmy.

Sebelumnya, Silmy menyebut terdapat rata-rata 1.000 mahasiswa RI beralih menjadi WN Singapura disampaikan dalam Festival Gen Z 2023 yang digelar CentennialZ.

Baca juga: 34 Juta Data Paspor Diduga Bocor, Dirjen Imigrasi: Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Dalam forum itu, Silmy tengah menjelaskan perintah Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pihak Imigrasi mempermudah warga negara asing yang berkualitas masuk dan mendapatkan izin tinggal di tanah air.

Ia kemudian menyebut bahwa terdapat 1.000 mahasiswa RI yang menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya.

“Bersaing kita merebut orang orang hebat, orang-orang pintar tetapi kita juga jangan nonton,” ujar Silmy sebagaimana dikutip dari YouTube CentennialZ.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com