Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut soal Effendi Simbolon Sudah "Clear", Sekjen PDI-P: Sudah Lapor ke Ibu Ketum

Kompas.com - 11/07/2023, 18:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partai menganggap persoalan Effendi Simbolon sudah selesai.

Hal ini setelah DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon dan mendengarkan penjelasan atau klarifikasi dari yang bersangkutan terkait pernyataan Prabowo cocok menakhodai Republik Indonesia (RI).

DPP PDI-P juga sudah melaporkan hasil klarifikasi Effendi Simbolon tersebut ke Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ya kita sudah laporkan ke Ibu Ketum terhadap progres yang kemarin," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: DPP PDI-P Ingatkan Effendi Simbolon: Kalau Mau Bebas, Jangan di Partai

Hasto mengungkapkan, DPP PDI-P pun memberikan tugas untuk Effendi Simbolon.

Salah satunya adalah menyoroti beragam kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Pak Effendi Simbolon persoalannya sudah clear, beliau kemarin sudah, kalau gitu menyepi dulu untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan pertahanan. Karena ini sangat penting apakah betul-betul dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia atau ada kepentingan-kepentingan lain," ujarnya.

"Dan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa," kata Hasto lagi.

Terkait kabar bahwa Effendi Simbolon tidak akan menjadi calon legislatif (caleg) dari PDI-P pada Pemilu 2024, Hasto mengaku tak bisa menjawabnya saat ini.

Baca juga: Bantah Effendi Simbolon Pindah Partai, Sekjen PDI-P: Sekali Merah, Tetap Merah

Hasto mengatakan bahwa soal pencalegan baru bisa dilihat pada Oktober mendatang.

"Nanti kita lihat sementara ini kelengkapan-kelengkapan data administrasi masih dilengkapi. Masih bisa beberapa perubahan-perubahan penyesuaian komposisi dengan melihat dinamika politik. Sehingga berdasarkan peraturan KPU masih bisa dilakukan perubahan-perubahan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Effendi Simbolon tetap tegak lurus arahan Megawati untuk mendukung dan memenangkan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikan setelah publik mempersepsikan Effendi mendukung bakal capres lain, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut soal Sanksi Effendi Simbolon Akan Dibahas di Rapat DPP Selanjutnya

Pasalnya, Effendi Simbolon mengatakan bahwa Prabowo cocok menjadi "nakhoda" dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).

"Dalam penjelasannya, sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketum PDI-P Ibu Megawati dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI-P bersama dengan partai-partai lain," kata Hasto, Senin.

Hasto mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi Effendi, Prabowo diundang kapasitasnya dalam  sebagai Menteri Pertahanan.

Kemudian, Prabowo menjelaskan soal aspek-aspek bela negara sebagaimana tugasnya di Menhan.

Dalam acara itu, Hasto mengatakan, Effendi juga mengaku menyampaikan masukan dan kritik terhadap berbagai kebijakan Prabowo sebagai Menhan.

"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, berpotensi melanggar Undang-Undang. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista, yang dilaksanakan secara tidak proper," ujar Hasto.

Baca juga: Jejak Kontroversi Effendi Simbolon, dari Prabowo Nakhoda RI hingga Picu Amarah KSAD

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com