Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pakar Golkar: Tak Ada yang Salah dengan Airlangga, Dia Sedang Lobi Sana-sini

Kompas.com - 11/07/2023, 13:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Agung menyebutkan bahwa Airlangga sudah sibuk melakukan lobi politik ke sana-sini untuk menghadapi Pemilu 2024.

Dia menambahkan, Airlangga sedang melobi sejumlah partai, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, hingga Gerindra untuk bekerja sama pada Pilpres 2024.

"Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah dengan ketum. Karena beliau juga bekerja keras, sedang lobi ke sana kemari, ke PKB, mungkin juga ke PDI-P, Gerindra," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Dewan Pakar Rekomendasikan Partai Golkar Bentuk Poros Baru pada Pemilu 2024

Agung menjelaskan, Airlangga memiliki hak prerogatif sesuai dengan hasil munas dan rapimnas terkait Pemilu 2024.

Dia pun menyesalkan pernyataan anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam yang mengatakan bahwa terbuka peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum.

"Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," tuturnya.

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," sambung Agung.

Baca juga: Dewan Pakar Disebut Akan Evaluasi Airlangga sebagai Bacapres, DPP Golkar: Semua Setia dan Solid

Terkait tiga rekomendasi yang Dewan Pakar Golkar berikan ke Airlangga, Agung menyebut hal tersebut demi mendorong moralitas anggota Golkar se-Indonesia.

Agung mengatakan, apabila Golkar sudah menetapkan capres-cawapres pilihan mereka, para anggota di daerah bisa bergerak berdiskusi dengan masyarakat.

"Sehingga kita as soon as possible, the sooner the better, untuk dapat tetapkan pasangan seperti apa. Sehingga teman-teman itu punya issue yang bisa dibawa ketika berdialog, ketika berdiskusi dengan masyarakat di dapilnya masing-masing, makanya diperlukan pasangan tersebut. Di situ salah satu rekomendasinya supaya secepatnya. Kalau bisa bulan Juli-Agustus ini bisa selesai," imbuhnya.

Baca juga: Ketika Airlangga dan Bamsoet Kompak Tampik Isu Perpecahan di Internal Golkar...

Berikut tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar:

1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki “kendaraan politik" dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangi Pilpres dan Pileg 2024.

Baca juga: Kursi Ketum Golkar Digoyang, Bamsoet: Saya Senada dengan Pak Airlangga

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com