Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertama Kali Ikut Pertemuan ASEAN, Menlu Retno Sambut Hangat Menlu Timor Leste

Kompas.com - 11/07/2023, 12:34 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P Marsudi menyambut hangat kehadiran Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste Bendito dos Santos Freitas, dalam pertemuan negara blok Asia Tenggara pertamanya.

Hal ini diucapkan Retno dalam pertemuan untuk membahas kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Commission of The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) di Shangri La Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Bakal Lakukan 13 Pertemuan Bilateral, Termasuk dengan Rusia

Adapun tahun ini merupakan pertama kalinya Timor Leste mengikuti KTT ASEAN usai diterima secara prinsip masuk menjadi anggota ASEAN ke-11 dalam KTT di Phnom Penh sekitar bulan November 2022.

Namun demikian, negara tersebut belum menjadi anggota penuh ASEAN. Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh Timor Leste sebelum resmi menjadi anggota penuh.

"Izinkan saya menyambut Yang Mulia Bendito dos Santos Freitas pada pertemuan ASEAN pertamanya," kata Retno dalam pertemuan tersebut.

Retno berharap dapat bekerja sama dengan Menlu Timor Leste sebagai satu keluarga di ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, Retno lalu menekankan risiko dari penggunaan senjata nuklir yang sangat masif baru-baru ini.

Ia pun melihat tenaga nuklir tetap menjadi bagian dari doktrin militer beberapa negara, termasuk di kawasan ASEAN. Hal ini, sangat berisiko bagi keamanan kawasan.

"Kami tahu betul bahwa kami tidak bisa benar-benar aman dengan senjata nuklir di wilayah kami. Tidak ada senjata yang lebih kuat dan merusak daripada senjata nuklir," tutur dia.

Baca juga: Menlu Retno Ungkap Perang Ukraina Berdampak pada Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Lebih lanjut Retno menuturkan, dengan senjata nuklir, kawasan ASEAN hanya berjarak satu kesalahan perhitungan dengan bencana. Oleh karena itu, perdamaian dan stabilitas kawasan menjadi salah satu prioritas ASEAN.

"Ini adalah landasan kami untuk mengubah kawasan ini menjadi epicentrum of growth. Oleh karena itu kita harus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir," jelas Retno.

Sebagai informasi, hadir pula dalam pertemuan tersebut Menlu negara-negara ASEAN, di antaranya Menlu Filipina Enrique A. Manalo, Menlu Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, dan Menlu Laos Saleumxay Kommasith.

Kemudian, hadir jugaMenlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu Vietnam Bui Thanh Son, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Baca juga: Menlu Retno: Saya Senang Dengar Rencana Vanuatu Buka Kedubesnya di Indonesia

Sebelumya diberitakan, Retno menyampaikan, akan ada 3 pertemuan besar yang akan terlaksana hari ini dalam rangkaian ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) pada 11-14 Juli 2023.

Tiga pertemuan besar tersebut, yaitu pertemuan Commission of The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), pertemuan interface ASEAN dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representative (AICHR), dan pertemuan Menlu dengan formal plenary session.

Tercatat, ada 29 negara yang hadir dalam AMM/PMC ini. Secara keseluruhan dalam 4 hari, terdapat 18 pertemuan, dengan rincian pertemuan dengan SEANWFZ, AICHR, 56th AMM dalam bentuk plenary, 56th AMM dalam bentuk Retreat, dan PMC dengan India.

Lalu, pertemuan dengan New Zealand, Rusia, China, Australia, Jepang, Korea, Uni Eropa, UK, Kanada, AS, ASEAN Plus Three (APT), EAS, dan ARF.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com