Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD Matangkan Skenario untuk Latgab TNI 2023 di Tiga Kogabwilhan

Kompas.com - 11/07/2023, 10:41 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebutkan, matra darat siap dalam segi personel maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk latihan gabungan (latgab) TNI 2023.

“Sudah kami persiapkan, baik personel maupun materiel,” kata Dudung usai acara penghargaan KSAD Award di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023) petang.

Baca juga: Personel TNI AD Tiba di Asmat untuk Amankan Kunjungan Presiden Jokowi

Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI AD, sebut Dudung, sedang mematangkan skenario latihan.

“Kami tinggal menunggu bagaimana Kodiklat TNI AD untuk menggabungkan daripada masing-masing angkatan, bagaimana skenario latihan dan sebagainya,” tutur Dudung.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, latgab TNI 2023 bertujuan untuk meningkatkan daya tempur satuan.

Hal itu diungkapkan Yudo saat mengawali rapat paparan latgab TNI 2023 di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Panglima Yudo menyebutkan, latgab tersebut untuk menguji kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista), interoperabilitas angkatan, doktrin, prosedur, dan organisasi dalam pelaksanaan keamanan militer maupun operasi gabungan.

"Jadi latihan puncak masing-masing tidak ada artinya kalau tidak ada perubahan, karena memang di dalam Keputusan Peraturan Panglima TNI tentang latihan gabungan ini, sistem pertahanan kita masih menggunakan operasi gabungan TNI,” kata Yudo, dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Prajurit TNI AD Penusuk Pengamen Terancam Dipecat dan Penjara 10 Tahun

Rencananya, Latgab TNI akan digelar di tiga trouble spot atau komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan). Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, pelaksanaan latgab akan digelar pada Agustus ini.

Kogabwilhan I di Dabo Singkep, Riau, Kogabwilhan II di Asembagus, Situbondo, dan Kogabwilhan III di Manokwari Selatan, Papua Barat.

“Mari kita laksanakan latihannya seperti perintah operasi gabungan TNI, yang masing-masing matra yang juga menyusun dari tugas Komando Tugas Gabungan (Kogasgab), dan Kogasgab diberikan kepada matra masing-masing,” kata Yudo.

Latgab ini akan diikuti oleh seluruh prajurit dan alutsista yang dimiliki tiga matra yang berada di bawah Kogabwilhan I, II, dan III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com