Panglima TNI Ungkap Pesawat Militer AS Sering Langgar Wilayah Udara Indonesia Sepanjang 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, pesawat militer Amerika Serikat (AS) sering melanggar perbatasan wilayah udara Indonesia dalam rentang waktu Januari-Juni 2023.

Selain pesawat militer AS, pesawat militer India juga pernah melanggar batas wilayah udara Indonesia.

Hal tersebut Yudo sampaikan dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dan pemerintah mengenai evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

"Warna merah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara militer, tepatnya dilakukan oleh Amerika Serikat, tercatat sejumlah delapan kali pelanggaran. Dan pesawat militer India pernah dua kali melanggar," ujar Yudo seraya menunjukkan paparannya.

Baca juga: UUD 1945 dan Wilayah Udara Negara

Yudo menjelaskan, pesawat sipil AS lagi-lagi juga melanggar batas wilayah udara Indonesia sebanyak tiga kali.

Lalu, ada juga pesawat sipil milik Republik Ceko yang melanggar di wilayah udara Indonesia sebanyak satu kali.

"Dari data tersebut, pelanggaran terjadi 13 kali, di FIR Singapura di atas Kepri dan sekali di wilayah udara Kosek I Medan," ucapnya.

Kemudian, Yudo membeberkan situasi di perbatasan Indonesia, di mana banyak patok perbatasan yang rusak dan hilang.

Yudo mendesak kepada pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca juga: Kemenlu Benarkan Indonesia-Singapura Ajukan Perubahan Batas Ruang Udara FIR ke ICAO

"Hal ini penting agar prajurit TNI lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan," kata Yudo.

Selain itu, kata dia, kemampuan pengawasan TNI terbatas lantaran dihadapkan dengan medan operasi yang berat dan luas.

Di daerah perbatasan Indonesia, terjadi keterbatasan sarana prasarana pendukung, seperti akses jalan, listrik, air, serta keterbatasan sensor dan peralatan.

"Hal ini berdampak pada munculnya beberapa daerah blind spot area yang belum bisa kami monitor secara ketat," jelasnya.

"Kompleksitas sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan menyangkut hukum adat, kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, pengaruh tokoh adat dan tokoh agama menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan," imbuh Yudo.