Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Danpushidrosal: Indonesia Harus Memiliki Kedaulatan Data Bawah Laut

Kompas.com - 10/07/2023, 22:27 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Hidro-Oseoanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya Nurhidayat mengatakan, Indonesia harus memiliki kedaulatan data bawah laut.

“Indonesia harus memiliki kedaulatan data, kalau tidak akan disalahgunakan," kata Nurhidayat usai membuka Porwilbar 2023 di Lapangan Trisila, Markas Besar TNI AL (Mabesal), Jakarta Timur, Senin (10/7/2023).

TNI AL rencananya akan menggelar survei di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bagian selatan bersama Angkatan Laut Australia pada September 2023, terutama di wilayah Laut Arafuru.

Baca juga: Cara Daftar Bintara TNI AL Gelombang 2, Minimal Lulusan SMA/SMK

Dengan data yang ada, imbuh dia, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasi TNI AL ke depan.

"Walaupun itu di luar ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia, Indonesia harus dapat. Bagaimana pengoperasian kapal selam, bagaimana pengoperasian di dalam laut, itu harus kita tahu,” ucapnya.

Nurhidayat mengatakan, saat ini telah muncul pakta pertahanan baru yang terdiri dari tiga negara yaitu Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS). 

Ia pun meyakini bahwa dalam waktu dekat lalu lintar pergerakan kapal baik dari dan menuju Australia akan semakin meningkat. Oleh karena itu, TNI AL membutuhkan data yang lebih otentik dalam mendukung kegiatan operasi pengamanan wilayah RI.

Baca juga: Ada AUKUS, TNI AL Ungkap Pentingnya Pemetaan Bawah Laut

“Kita sudah mendengar AUKUS. Banyak kapal-kapal dari pasifik yang akan masuk ke Darwin (Australia), dan dari Darwin akan ke luar. Itu sangat penting data yang autentik, data yang baik. Oleh karena itu kita harus kolaborasi, di samping yang tadi kedaulatan data,” ujarnya.

Di sisi lain, TNI AL saat ini sedang menggelar survei bersama dengan Angkatan Laut Perancis di perairan Sabang, Aceh.

Nurhidayat mengatakan, kapal survei Angkatan Laut Perancis Beautemps Beaupre telah tiba di Dermaga Umum Kontainer Terminal 3 Sabang, sekitar dua pekan lalu.

Adapun TNI AL menugaskan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Spica-934 untuk survei bersama tersebut.

Baca juga: September Ini, TNI AL dan Australia Akan Gelar Survei Bersama di Perairan ZEE Indonesia Bagian Selatan

“Jadi kita di sebelah barat dengan Perancis sudah. Di sebelah selatan ada sedikit dengan Australia,” kata Nurhidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com