Salin Artikel

Danpushidrosal: Indonesia Harus Memiliki Kedaulatan Data Bawah Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Hidro-Oseoanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya Nurhidayat mengatakan, Indonesia harus memiliki kedaulatan data bawah laut.

“Indonesia harus memiliki kedaulatan data, kalau tidak akan disalahgunakan," kata Nurhidayat usai membuka Porwilbar 2023 di Lapangan Trisila, Markas Besar TNI AL (Mabesal), Jakarta Timur, Senin (10/7/2023).

TNI AL rencananya akan menggelar survei di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bagian selatan bersama Angkatan Laut Australia pada September 2023, terutama di wilayah Laut Arafuru.

Dengan data yang ada, imbuh dia, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasi TNI AL ke depan.

"Walaupun itu di luar ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia, Indonesia harus dapat. Bagaimana pengoperasian kapal selam, bagaimana pengoperasian di dalam laut, itu harus kita tahu,” ucapnya.

Nurhidayat mengatakan, saat ini telah muncul pakta pertahanan baru yang terdiri dari tiga negara yaitu Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS). 

Ia pun meyakini bahwa dalam waktu dekat lalu lintar pergerakan kapal baik dari dan menuju Australia akan semakin meningkat. Oleh karena itu, TNI AL membutuhkan data yang lebih otentik dalam mendukung kegiatan operasi pengamanan wilayah RI.

“Kita sudah mendengar AUKUS. Banyak kapal-kapal dari pasifik yang akan masuk ke Darwin (Australia), dan dari Darwin akan ke luar. Itu sangat penting data yang autentik, data yang baik. Oleh karena itu kita harus kolaborasi, di samping yang tadi kedaulatan data,” ujarnya.

Di sisi lain, TNI AL saat ini sedang menggelar survei bersama dengan Angkatan Laut Perancis di perairan Sabang, Aceh.

Nurhidayat mengatakan, kapal survei Angkatan Laut Perancis Beautemps Beaupre telah tiba di Dermaga Umum Kontainer Terminal 3 Sabang, sekitar dua pekan lalu.

Adapun TNI AL menugaskan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Spica-934 untuk survei bersama tersebut.

“Jadi kita di sebelah barat dengan Perancis sudah. Di sebelah selatan ada sedikit dengan Australia,” kata Nurhidayat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/10/22274571/danpushidrosal-indonesia-harus-memiliki-kedaulatan-data-bawah-laut

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke