Muhidin Mohamad Said: Arah Peta Kebijakan APBN 2024 Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhidin Mohamad Said menilai arah kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2024 yang didesain pemerintah sudah tepat.

Hal itu disampaikan oleh Muhidin kepada Kompas.com, Rabu (6/6/2023).

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis (6/4/2023), pemerintah telah menentukan empat arah desain kebijakan APBN 2024 yang meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA), serta penguatan deregulasi dan institusi.

Seluruh arah tersebut bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem, penurunan stunting atau tengkes, peningkatan investasi, dan pengendalian investasi.

Muhidin mengatakan, penguatan kualitas SDM sendiri memang menjadi fokus pemerintah saat ini. Sebab, Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi pada 2028 hingga 2030 yang mana fenomena ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak 2012.

“Berbagai program pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang dibuat pemerintah merupakan upaya untuk menghadapi bonus demografi. Anggara kebutuhan tersebut pun terus dinaikkan sesuai dengan amanat undang-undang dengan sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing mendapatkan alokasi minimal 20 persen dan 5 persen dari total belanja negara,” ujarnya.

Baca juga: Penguatan SDM Jadi Kunci Pencapaian Target NZE Nasional

Meski begitu, ia menyoroti kinerja pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang belum begitu optimal sehingga efek pemanfaatan bonus demografi tidak terlihat jelas.

“Padahal, jumlah generasi milenial dan generasi Z (Gen-Z) tengah mendominasi populasi penduduk Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 60 persen. Kami mendorong supaya pemerintah bisa terus meningkatkan kualitas belanjanya, terutama Kemendikbud Ristek sehingga upaya meningkatkan kualitas SDM terlihat,” imbuh Muhidin.

Hal serupa, lanjut Muhidin, juga terjadi pada sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang tak kunjung rampung sehingga manfaatnya bagi perekonomian nasional belum optimal. Kondisi ini tergambar jelas dari indeks infrastruktur Indonesia yang berada di posisi 52 dari 63 negara.

Maka dari itu, kata dia, Banggar DPR dan pemerintah akan duduk bersama untuk mengurai alasan keterhambatan proyek tersebut dan menemukan solusinya. Sebab, ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi demikian terjadi, antara lain faktor anggaran dan teknis.

Jika persoalannya anggaran, ia menjelaskan, solusinya bisa dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang dimiliki negara saat ini. Sebut saja, obligasi pemerintah, Permodalan Nasional Madani (PNM), Sovereign Wealth Funds (SWF), dan obligasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana di lapangan.

“Intinya, kami menginginkan agar proyek-proyek tersebut dapat meningkatan daya saing nasional sehingga peringkat daya saing Indonesia meningkat signifikan,” tuturnya.

Realistis dan optimistis

Dalam rancangan APBN 2024, pemerintah turut memproyeksikan perekonomian nasional pada periode tersebut tumbuh 5,3-5,7 persen secara year-on-year (yoy) dengan inflasi di kisaran 1,5-3,5 persen yoy dan daya tukar rupiah terhadap dollar AS berada sekitar Rp 14.800-Rp 15.400.

Menurut Muhidin, target tersebut, masih realistis. Bahkan, seluruh pihak seyogianya optimistis mengingat Indonesia mampu pulih dari keterpurukan pandemi Covid-19 dalam waktu relatif singkat.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2023 Indonesia pun menunjukkan angka 5,03 persen. Ini terbilang tinggi bila dibandingkan dengan mayoritas negara-negara lain di Eropa dan Asean yang ekonominya masih mengalami perlemahan.