Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Klaim Tak Ada Instruksi Jokowi untuk Maju jadi Cawapres

Kompas.com - 05/07/2023, 20:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeklaim, tidak ada instruksi dari Presiden Joko Widodo agar ia maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Erick mengaku, Jokowi selama ini hanya memberikan tugas-tugas kepadanya sebagai menteri BUMN maupun ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Pak Presiden belum pernah menginstruksikan, yang pasti Pak Presiden bicara ya selalu penugasan," kata Erick di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Erick Thohir Bantah Jubir Anies yang Sebut Rencana Renovasi JIS Politis: Biarin, Saya Enggak Mau Pusing

Erick mencontohkan, ia diinstruksikan oleh Jokowi untuk membersihkan mafia di dunia sepak bola.

Menurut dia, tanpa dukungan Jokowi, ia tidak mungkin menggelar konferensi pers dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait upaya memberantas mafia bola.

"Silakan tanya beliau, karena enggak mungkin ujug-ujug sama Kapolri bikin press conference tanpa dukungan pemerintah," ujar Erick.

Eks bos Inter Milan ini pun tidak mau berandai-andai mengenai pengaruh Jokowi terhadap PAN yang kini getol mendorong Erick untuk maju jadi cawapres.

Ia meyakini, sikap PAN tersebut murni bagian dari dinamika di masing-masing partai politik.

"Kan dinamika daripada masing-masing partai, seperti PPP membawa Pak Sandi sahabat saya, atau Golkar membawa Pak Airlangga, ya itu kan dinamika yang di partai," ujar Erick.

Baca juga: Erick Thohir Persiapkan Ketahanan Energi Nasional Lewat Kendaraan Listrik dan Biofuel

Presiden Joko Widodo disebut tengah mempertimbangkan beberapa figur yang diusulkan menjadi cawapres untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, hingga kini belum ada satu nama yang disarankan Jokowi untuk menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024.

“Masih ditimbang beberapa nama. Misalkan Pak Mahfud, Sandi, Erick, Gibran, Ridwan Kamil, Airlangga,” ujar Budi pada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Namun, ia menampik kabar bahwa Jokowi telah memilih Erick untuk mendampingi Prabowo.

Menurutnya, Erick masih memiliki pekerjaan rumah jika ingin dipasangkan dengan Prabowo. Utamanya, meyakinkan partai politik (parpol) selain PAN yang kini tengah menjajaki komunikasi dengan Gerindra.

“Pak Erick kan cuma bawa PAN, sementara yang lain-lain enggak bisa ketarik tuh. PKB-nya, Golkar-nya kan enggak ikut (tertarik),” sebut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com