Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Wapres Usai Bali Batal jadi Tuan Rumah World Beach Games

Kompas.com - 05/07/2023, 17:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin enggan berkomentar mengenai batalnya penyelenggaraan ANOC World Beach Games 2023 di Bali yang seharusnya digelar pada 5-12 Agustus 2023.

Ma'ruf meminta agar isu tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo selaku menteri teknis.

"Nanti Menteri Olahraga sajalah nanti akan menjawab ya masalah itu nanti teknisnya," kata Ma'ruf di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Pemberitaan Media Asing soal Bali Batal Jadi Tuan Rumah World Beach Games 2023

Ma'ruf mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai pembatalan ini.

Namun, ia membuka peluang bakal melakukan koordinasi dengan Dito untuk membahas hal ini.

"Kita tunggu saja nanti ya soal itu, saya belum diberi informasi yang lengkap tentang masalah itu," ujar Ma'ruf.

Informasi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah World Beach Games 2023 disampaikan oleh Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOC) pada Selasa (4/7/2023) malam.

Baca juga: PBSI Sesalkan Pembatalan ANOC World Beach Games 2023 Bali

ANOC mengungkapkan, keputusan mundur yang diambil Bali sebagai tuan rumah merupakan langkah yang mendadak dan mengecewakan.

Pasalnya, sebelumnya Indonesia telah menegaskan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah World Beach Games 2023.

"Dengan sangat terkejut dan sangat kecewa, ANOC mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menarik diri dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games dan Sidang Umum ANOC pada bulan Agustus 2023," tulis pernyataan dalam lama resmi Anocolympic, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: ANOC World Beach Games 2023: Menpora Sesalkan AWBG di Bali Batal

Panitia lokal mengatakan, keputusan batalnya Bali sebagai tuan rumah diambil setelah tidak adanya kepastian anggaran dari pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan World Beach Games 2023 di Pulau Dewata.

"KOI menyatakan bahwa kebijakan ini diambil karena anggaran tidak dicairkan oleh pemerintah negara tersebut (Indonesia) dan tidak cukup waktu untuk menyelenggarakan Games," tulis ANOC.

"ANOC sangat kecewa dengan tindakan KOI yang membuat 100 atlet dari 100 komite olimpiade tidak bisa memenuhi ambisinya berkompetisi di (World Beach) Games," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com