Wapres Minta Perusahaan Koordinasikan Program CSR dengan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dikoordinasikan dengan pemerintah agar tepat sasaran.

"Upayakan agar perencanaan program CSR oleh korporasi/badan usaha dapat lebih dulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait," kata Ma'ruf saat menghadiri Padmamitra Award 2022 di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Ia menuturkan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan, program bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan bantuan infrastruktur dasar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Baca juga: Masjid Istiqlal Sembelih 51 Hewan Kurban Hari ini, Termasuk Sapi Kurban Jokowi-Maruf AminMenurut Ma'ruf, perlu ada konvergensikan program dan anggaran, baik yang berasal dari Pemerintah maupun pihak swasta.

"Perlu dipastikan besaran bantuan yang diterima oleh kelompok miskin ekstrem mencapai kebutuhan nilai manfaat untuk keluar dari kemiskinan ekstrem," kata dia.

Ma'ruf menyebutkan, koordinasi ini juga diperlukan guna memastikan pelaksanaan program sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

"Penerima bantuan harus betul-betul yang memenuhi kriteria, dengan kata lain tepat salur, tepat kualitas, dan tepat kuantitas," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia meminta perusahaan untuk menggunakan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) agar proram CSR tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.

"Bagi perusahaan yang menyalurkan bantuan CSR-nya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, saya imbau untuk memanfaatkan Data P3KE tersebut, yang sudah ber-nama, ber-alamat, dan ber-peringkat berdasarkan desil terbawah tingkat kesejahteraan," kata Ma'ruf.