Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Maju Cawalkot Depok, Kaesang Disebut Belum Sampaikan Keinginan Masuk PDI-P

Kompas.com - 05/07/2023, 15:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep belum menyampaikan keinginannya bergabung ke PDI-P.

Sekalipun, suami dari Erina Gudono itu sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai bakal calon wali kota Depok pada Pilkada 2024.

"Belum ada (menyampaikan)," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Tak Lagi Jadi Pemilih di Solo, Kaesang Terdaftar di DPT Jakarta Selatan

Sejauh ini, PDI-P juga belum melakukan komunikasi dengan Kaesang untuk membahas keinginannya itu.

Sebab, seluruh kader PDI-P patuh dengan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, untuk fokus memenangkan Pemilu 2024 terlebih dulu.

"PDI-P oleh Ibu Ketum sudah diperintah jangan ngomong Pilkada. Selesaikan dulu pileg pilpres. Wah, kalau itu perintah langsung. Bambang Pacul jawabannya clear," tegas Pacul.

"Pilkada dibicarakan setelah Pileg dan Pilpres," tambah Ketua Komisi III DPR ini.

Baca juga: Baliho Kaesang di Depok Dipasang secara Resmi sehingga Tak Diturunkan

Untuk diketahui, Kaesang digadang-gadang menjadi calon Wali Kota Depok oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu lalu.

Setelah itu, dalam sebuah video, Kaesang mengaku siap menjadi "Depok Pertama".

Namun, hingga kini tak diketahui dengan jelas apa maksud "Depok Pertama" tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku akan bertanya pada Kaesang soal kemungkinan bergabung dengan PDI-P.

"Nanti saya tanya Mas Kaesang, mau masuk PDI-P enggak? Itu dulu," ujar Puan saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Puan menegaskan, jika ada seorang anggota keluarga yang bergabung dengan PDI-P, maka anggota keluarga lainnya tidak boleh bergabung dengan partai lain.

Dia mengatakan sebuah keluarga boleh menjadi kader PDI-P, asalkan berada di wilayah yang berbeda-beda.

Baca juga: PSI Protes Pencopotan Spanduk Kaesang di Margonda: Yang Hilang Spanduk Kaesang Saja!

"Kan PDI-P boleh satu keluarga, asal wilayahnya berbeda-beda. Kecuali kalau caleg atau kepala daerah yang kemudian berbeda partai, itu yang enggak diperbolehkan. Tapi ini kan satu partai dan punya posisi yang berbeda-beda," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com