Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Pembebasan Pilot Susi Air dan Harapan Resolusi Konflik di Papua

Kompas.com - 05/07/2023, 08:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses perundingan buat membebaskan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methertens, yang sudah hampir 5 bulan disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus berjalan.

Pemerintah menyatakan bersedia memenuhi tuntutan para penyandera buat memberikan tebusan supaya Philips segera dibebaskan oleh KKB yang dipimpin Egianus Kogoya.

Akan tetapi, tenggat waktu yang diberikan oleh KKB pada Sabtu (1/7/2023) lalu terlewati.

Menurut Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, proses negosiasi pembebasan Philips dipercayakan kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga, Edison Gwijangge.

Baca juga: OPM Egianus Kogoya Minta Komnas HAM Jadi Negosiator Pembebasan Pilot Susi Air

Yudo mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah buat menyiapkan pesawat dan pilot yang mau terbang ke lokasi yang ditentukan buat menjemput Philips.

"Untuk pilot, kita sudah percayakan kepada Pj Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, dan saat ini Pak Bupati dimonitor sedang berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Yudo menyebutkan bahwa mendapatkan pesawat bukanlah hal mudah karena mereka takut untuk mendekati lokasi yang sudah disepakati oleh pihak pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera Philips yang berkebangsaan Selandia Baru.

"Kita masih menunggu, ya kita percayakan Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi," ujar dia.

Baca juga: Panglima Tak Persoalkan Tebusan Rp 5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Untuk Kemanusiaan

Utamakan keselamatan

Menurut Yudo, yang menjadi prioritas dalam proses pembebasan sandera adalah keselamatan Philips dan warga sekitar.

Maka dari itu proses negosiasi yang damai tetap dikedepankan. Lebih lanjut, mantan KSAL ini tak masalah bila KKB mengajukan syarat uang tebusan sebesar Rp 5 miliar untuk membebaskan Methrtens.

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia. "Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo.

Kondisi Philips saat ini pun dilaporkan sehat. Aparat keamanan juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta keluarga Egianus buat membujuk supaya keselamatan Philips tetap dijaga.

Baca juga: Panglima TNI Serahkan Proses Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air ke Pj Bupati Nduga

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberi keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberi keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Philips disandera oleh KKB pimpinan Egianus sejak 7 Februari 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di landasan udara paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Minta Komnas HAM dilibatkan

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) faksi Egianus Kogoya juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi juru runding dalam negosiasi pembebasan Philips.

"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dalam acara webinar, Selasa (4/7/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com