Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Serahkan Proses Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air ke Pj Bupati Nduga

Kompas.com - 04/07/2023, 18:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyerahkan proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge.

Yudo mengungkapkan, Edison tengah berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat dalam rangka upaya pembebasan Methrtens.

"Untuk pilot, kita sudah percayakan kepada Pj Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, dan saat ini Pak Bupati dimonitor sedang berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Panglima Tak Persoalkan Tebusan Rp 5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Untuk Kemanusiaan

Yudo menyebutkan bahwa mendapatkan pesawat bukanlah hal mudah karena mereka takut untuk mendekati lokasi yang sudah disepakati oleh pihak pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera Methrtens.

"Kita masih menunggu, ya kita percayakan Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi," ujar dia.

Yudo pun menegaskan bahwa keselamatan Methrtens maupun masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas sehingga negosiasi yang damai tetap dikedepankan.

Lebih lanjut, mantan KSAL ini tak masalah bila KKB mengajukan syarat uang tebusan sebesar Rp 5 miliar untuk membebaskan Methrtens.

Baca juga: Soal Tebusan Rp 5 M untuk Pilot Susi Air, Pengamat: Bagian dari Negosiasi

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo.

Untuk diketahui, sudah hampir lima bulan berlalu Methrtens disandera oleh KKB di Papua.

Nasib pilot berkebangsaan Selandia Baru itu kini di ujung tanduk setelah batas waktu negosiasi yang diberikan KKB pada Sabtu (1/7/2023) lalu terlewati.

Terbaru, pemerintah menyatakan bakal memenuhi syarat uang tebusan Rp 5 miliar dari KKB demi membebaskan Methrtens.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: Lawatan Jokowi ke Australia dan Papua Nugini di Tengah Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com