Moeldoko Bantah Jadi Beking Ponpes Al Zaytun: Emang Gue Preman?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah bahwa dirinya menjadi salah satu pelindung atau beking Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Menurut Moeldoko dirinya bisa marah apabila terus dikaitkan dengan ponpes yang berada di wilayah Indramayu, Jawa Barat tersebut.

"Jangan mantan Panglima dibilangnya beking, emang gue preman apa? Enggak bener nih. Saya juga bisa marah, saya juga bisa marah," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil Dukung Rencana Pembekuan Izin Ponpes Al Zaytun

Moeldoko pun menjelaskan, ia pernah mendatangi ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu sejak masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Kedatangannya ke sana, imbuh dia, untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di ponpes tersebut.

"Begitu ada penyimpangan saya orang pertama yang bertindak," katanya.

Moeldoko pun tak mempersoalkan bila Panji akhirnya diperiksa Bareskrim Polri hari ini. Sebab, sebagai warga negara, tidak ada istilah kekebalan hukum untuk siapapun.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Aset Ponpes Al Zaytun Dibekukan

"Ya periksa saja, kenapa, sebagai warga negara enggak ada kekebalan, siapa saja periksa saja. Saya sering tegaskan, saya sudah bicara ke Pak Panji Gumilang, 'Hei macem-macem gue orang pertama yang akan beresin', itu," tegas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan tak ada komunikasi dengan Panji Gumilang saat kasus Ponpes Al Zaytun menjadi viral dan ditangani pihak berwajib.

Sebab dirinya tak ingin dianggap melakukan intervensi.

"Endak (tidak komunikasi). Entar komunikasi (dengan) Panji Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan. Prinsip sebagai warga negara, salah, tindak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang, itu yang saya tekankan," jelas Moeldoko.

"Di sana ada puluhan ribu mahasiswa, ada santri, jangan enggak karu-karuan gara-gara persepsi yang berkembang seperti ini. Ambil langkah-langkah persuasif, bersifat mendidik, apakah itu law enforcement, kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi," tambahnya.

Untuk diketahui, Ponpes Al Zaytun sedang menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi.

Baca juga: Ponpes Al Zaytun Direkomendasikan Ditutup, tapi Jangan Sampai Korbankan Para Santri

Selain itu, umat Islam juga mempertanyakan sumber dana untuk membangun kompleks ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dari segi ibadah, Ponpes itu menerapkan cara yang tidak biasa. Misalnya saf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki.

Karena kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Baca juga: Tim Investigasi Pemprov Jabar Rekomendasikan Ponpes Al Zaytun Ditutup

Selain menerapkan cara beribadah yang berbeda, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang juga disebut-sebut terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9).

Namun, meski sudah beberapa kali dilaporkan, keberadaan kelompok NII KW 9 disebut-sebut tidak mudah dibuktikan karena selalu bergerak di bawah tanah.

Kompas.com telah beberapa kali menghubungi Panji Gumilang melalui orang terdekatnya. Namun, permintaan wawancara maupun pertanyaan tertulis yang diajukan hingga kini tak kunjung direspons, meski sudah diminta sebelumnya untuk diajukan.