Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Situasi yang Kita Hadapi di Paruh Kedua 2023 Tidak Mudah

Kompas.com - 03/07/2023, 11:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, situasi yang dihadapi Indonesia pada paruh kedua 2023 ini tidak mudah.

Menurut Jokowi, ada sejumlah kondisi global yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia.

"Situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal. Lingkungan global yang masih tidak stabil pertama. Kemudian, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung," ujar Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna evaluasi pelaksanaan APBN 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

"Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Kelihatan ekspor kita menurun," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Jajarannya Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga

Kemudian, Jokowi mengatakan, berbagai lembaga internasional memprediksi bakal terjadi perlambatan ekonomi global.

Kepala Negara menjelaskan, dari segi angka perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dipaparkan oleh IMF sebesar 2,8 persen, Bank Dunia sebesar 2,1 persen, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 2,6 persen.

Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga global dan inflasi global yang diperkirakan akan relatif tinggi.

Selanjutnya, Jokowi mengungkapkan, ada kondisi fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral.

"Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal harus menjadi perhatian kita semua yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis," ujar Jokowi.

"Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat," kata Kepala Negara lagi.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Indonesia Kembali Masuk Grup Upper Middle Income Countries

Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga demi menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif.

Pasalnya, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi di atas 5 persen selama enam kuartal berturut-turut.

Jokowi juga berpesan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diprioritaskan untuk belanja barang dan modal pada produk dalam negeri.

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta agar semua program bantuan sosial disalurkan secara tepat waktu dan sasaran.

Baca juga: Beri Bonus Rp 320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games, Jokowi: Jangan Dibelikan Barang Mewah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com