Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Dibilang Mau Kudetalah, Penculik, Itu Risiko yang Harus Dihadapi

Kompas.com - 30/06/2023, 19:29 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara mengenai tudingan-tudingan yang didapatnya buntut peristiwa 1998.

Menurut Prabowo, ia kerap dicap sebagai penculik hingga pembunuh akibat peristiwa itu.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam program "Mata Najwa", seperti dikutip pada Jumat (30/6/2023).


Mulanya, Prabowo ditanya mengenai dirinya yang selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa 1998, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Cerita Prabowo Diminta Jokowi Bikin Rencana Jangka Panjang Pertahanan untuk 25 Tahun

Dia mengatakan, setiap kali elektabilitasnya berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei naik, isu tersebut terus dimunculkan.

"Saya sudah 4 kali ikut pemilu. Dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka poling saya agak bagus, ya mulai keluar (isu pelanggaran) HAM ini dan sebagainya," ujar Prabowo.

Menurut dia, dalam kehidupan politik, sebenarnya hal tersebut biasa saja.

Apalagi, kata dia, dalam negara yang menganut sistem demokrasi liberal, biasanya lawan politik harus diturunkan popularitasnya.

"Kalau bisa, dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah ini fenomena di banyak negara. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari segala macem," tutur Prabowo.

Baca juga: Menhan Prabowo: Elite Kita Terlalu Nyaman sehingga Merasa Pertahanan Itu Tak Penting

Maka dari itu, Prabowo menganggap tudingan-tudingan yang datang tersebut sebagai risiko menjadi prajurit.

Dia menyatakan telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan sumpahnya.

"Saya pertaruhankan nyawa saya, berkali-kali untuk republik, untuk rakyat," kata Prabowo.

"Jadi saya tenang, saya tidak ke mana-mana. Ya jadi benar enggak selalu dibilang inilah, itulah, mau kudeta, dan sebaginya, penculik, pembunuh, kan? Jadi bagaimana ya? Saya mau apakan?" ujar dia.

Lagipula, terkait tudingan pelanggaran HAM tersebut, Prabowo sudah empat kali menjelaskan kepada publik.

Dia mengakui tudingan tersebut kerap membuatnya tidak nyaman dan mengganggunya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com