Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Prabowo Diminta Jokowi Bikin Rencana Jangka Panjang Pertahanan untuk 25 Tahun

Kompas.com - 30/06/2023, 19:11 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membuat rencana jangka panjang pertahanan untuk 25 tahun ke depan.

Permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Prabowo saat baru terbentuknya Kabinet Indonesia Maju periode 2014-2019.

Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian yang besar terhadap pertahanan.

“Kurang lebih dua minggu setelah saya dilantik, beliau panggil saya, beliau sampaikan begini, ‘Menhan, saya minta rencana jangka panjang. Tolong buatkan saya rencana utuh 25 tahun. Karena saya ingin bagaimana pertahanan kita untuk 25 tahun’,” kata Prabowo dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab yang ditayangkan di Youtube, Jumat (30/6/2023).

Prabowo pun tertegun. Sebab, Jokowi yang ia kenal bukan berasal dari latar belakang militer, pun belum pernah mengenyam pendidikan militer.

Baca juga: Menhan Prabowo: Elite Kita Terlalu Nyaman sehingga Merasa Pertahanan Itu Tak Penting

Berbeda dengan dirinya yang besar dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan pernah menjadi Danjen Kopassus.

“Beliau memberi tugas, memberi petunjuk, minta dibuatkan rencana 25 tahun. Saya tertegun, saya kembali, kita susun,” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, negara sekaya Indonesia pada hakekatnya akan selalu diganggu.

“Bahkan sebelum ada Republik Indonesia, selama Nusantara, kerajaan-kerajaan kita, kita selalu diganggu,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, tantangan di bidang pertahanan saat ini adalah terkait pola pikir di jajaran elit.

Prabowo menyebutkan, jajaran elit terlalu nyaman dan lama berada dalam zona nyaman.

“Mindset elit kita menurut saya terlalu nyaman. Kita terlalu lama berada dalam comfort zone. Kita berada dalam masa yang relatif damai lama, sehingga elite kita semua merasa ‘oh keadaan damai ini adalah keadaan yang normal’,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Saya Nyaman dengan Pak Jokowi, Beliau Tak Suka Pidato Panjang-panjang...

Padahal, menurut Prabowo, keadaan damai merupakan keadaan yang sangat sulit dipertahankan dan sangat mahal.

Ia menambahkan, negara di sekeliling Indonesia merupakan sahabat.

“Jadi kita merasa tidak ada ancaman. Ini yang sangat berat. Dengan kita merasa tidak ada ancaman, akhirnya menurut saya, elite kita merasa bahwa pertahanan itu tidak terlalu penting,” tutur Prabowo.

“Pertahanan itu ‘nice to have’, tetapi tidak vital,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, dalam pelajaran ilmu politik dan ilmu bernegara manapun, pertahanan itu vital.

“Kita bisa aman, bisa makmur, karena kita bisa mempertahankan negara kita, teritori kita, wilayah kita. Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan,” kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com