Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Eng. Alfian Akbar Gozali
Dosen & Manajer Pengembangan Produk TI Telkom University

Dosen Telkom University, Penulis Buku Kecerdasan Generatif Artifisial

Ancaman Artificial Intelligence pada Pemilu 2024

Kompas.com - 30/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PESTA demokrasi sedang berlangsung. Namun, ada ancaman tersembunyi yang muncul dari bayang-bayang teknologi modern, khususnya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang dapat mengubah arah roda demokrasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat.

"Bisakah organisasi menggunakan model bahasa AI seperti ChatGPT untuk mendorong pemilih berperilaku dengan cara tertentu?"

Begitulah pertanyaan Senator Josh Hawley kepada CEO OpenAI Sam Altman saat sidang Senat AS, 16 Mei 2023.

Altman menjawab bahwa dia memang khawatir beberapa orang mungkin menggunakan model bahasa untuk memanipulasi, membujuk, dan terlibat dalam interaksi satu lawan satu dengan pemilih.

Walaupun Altman tidak merinci, skenario ini memang sangat mungkin untuk diciptakan. Atau memang sudah mulai tercipta?

Bayangkan ada satu ahli AI yang mengembangkan mesin politik seperti ini dan diberi nama "Buzzer." Sebuah AI yang dikembangkan dengan tujuan memengaruhi dan mengarahkan suara pemilih.

Konsep ini mungkin terdengar mirip dengan langkah Facebook, Twitter, dan YouTube memanfaatkan AI untuk menjaga atensi pengguna. Namun dalam konteks ini, tujuannya lebih spesifik dan berorientasi politik.

"Buzzer" yang memiliki kemampuan untuk mempersonalisasi pesan berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna di media sosial, bisa digunakan untuk memengaruhi pemilih.

Dengan teknik reinforcement learning, "Buzzer" dapat merancang pesan yang semakin efektif dalam memengaruhi pemilih.

Lebih jauh lagi, "Buzzer" memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi sepanjang kampanye berlangsung, belajar dari pengalaman sebelumnya dan merespons tanggapan pemilih.

Mungkin kita masih ingat skandal Cambridge Analytica, di mana data dari 87 juta pengguna Facebook digunakan untuk memengaruhi pemilihan presiden AS 2016. Hal ini akan membawa kita pada konsep "Digital Twin".

"Digital Twin" adalah representasi digital dari seorang individu, dibuat berdasarkan jejak digital mereka di media sosial. Ketika digabungkan dengan AI seperti "Buzzer", "Digital Twin" ini dapat digunakan untuk merancang pesan kampanye yang sangat spesifik dan efektif.

Ada dua aspek penting yang menjadi sumber kekhawatiran: pertama, AI seperti "Buzzer" dapat memperkuat polarisasi masyarakat dengan mengirim pesan yang hanya memperkuat pandangan dan keyakinan yang menguntungkan klien dari "Buzzer".

Paling tidak konsep ini sudah dua kali terbukti sukses pada skandal pemilihan presiden di Amerika Serikat. Bahkan terindikasi kuat digunakan juga pada pemilihan umum untuk memutuskan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Kedua, dalam prosesnya, AI seperti ini bisa menciptakan retakan dalam masyarakat dan memicu konflik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com