Menjelaskan Wajah Politik Kita

POLITIK dalam posisi idealnya adalah seni berstrategi untuk mempersembahkan peradaban yang lebih baik kepada publik. Dalam konteks ini, ia muncul dalam laku-laku yang penuh dengan keadaban, baik dilihat secara teoritis maupun praktisnya.

Tentu saja, politik semacam ini mengharapkan aktor-aktor yang sudah selesai dengan dirinya, negarawan, atau para cerdik pandai yang penuh kearifan.

Pada posisinya seperti demikian, politik adalah mimpi-mimpi utopis para pemikir dulu, dari mulai Pra-Soekrates, Soekrates, Aristoteles, Hobbes, Plato, hingga pemikir modern.

Termasuk itu juga yang dibayangkan oleh pemikir Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan dulu, seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lainnya.

Namun, dalam laku praktisnya, politik biasanya muncul seperti yang dipahami oleh Harold D. Laswell, berkaitan dengan “siapa, mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya”.

Definisi ini bertemu dengan naluri hewani manusia yang kerap ingin berkuasa dan menguasai lawannya, bagaimana pun caranya.

Maka yang terlihat dalam panggung politik praktis, di belahan dunia manapun, adalah panggung di mana para aktor mempertontonkan cara dan strateginya memperoleh kekuasaan. Itu pula yang sering, sedang, dan akan selalu mewarnai realitas politik di Indonesia.

Politik semacam ini menjadi lumrah dan dipraktikkan dalam setiap perilaku dan interaksi para politisi. Katakanlah saat pemilu, kontestasi memperebutkan ketua umum partai, dinamika di lembaga legislatif, bahkan dalam interaksi mereka dengan publik.

Secara komunikasi politik, realitas politik praktis kita disesaki dengan berbagai pesan dan perilaku mengancam, menghasut, menghina, menyebarkan fitnah, victimisasi, blaming, kriminalisasi, dan lain-lain.

Konteks aktual

Mari kita amati apa yang terjadi di dalam partai-partai politik. Bayangkan, institusi demokrasi yang memiliki peran strategis dan ideal dalam masyarakat, bangsa, dan negara, dikelola seperti perusahaan keluarga.

Ada partai di mana bapak dan anak-anaknya adalah pemimpin partai. Ada juga yang ibu sama anak-anaknya sebagai pemimpin partai. Ini tidak hanya terjadi di satu partai, sebagian besar partai politik di Indonesia terlihat demikian.

Pola kepemimpinan partai dengan sistem patrenalisme semacam ini, untuk mendapatkan legitimasinya, dibuatlah AD-ART partai yang sejalan dengan itu.

Tak ayal, sistem partai ini melahirkan politisi “barisan sakit hati” yang kemudian membuat partai baru atau berupaya merebut “partainya” kembali dengan berbagai cara.

Argumentasi yang mengemuka ke publik adalah seolah mereka sedang memperjuangkan politik ideal yang penuh keadaban. Nyatanya, mereka sedang dalam antrean pencarian kekuasaan juga.

Di daerah-daerah, para gubernur, bupati, dan kepala daerah berlomba memajukan keluarganya dalam tahta kepemimpinan.