Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Maraknya Ujaran Kebencian, Menko PMK: Ciptakan Konflik di Berbagai Belahan Dunia

Kompas.com - 28/06/2023, 06:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti masalah ujaran kebencian yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat saat ini.

Pasalnya, ujaran kebencian yang semakin merajalela dan semakin sulit dikendalikan.

Bahkan, menurut Muhadjir, banyaknya ujaran kebencian yang tidak bisa dikendalikan bakal memengaruhi stabilitas sosial hingga menimbulkan kerusakan moral.

"Ujaran kebencian tidak hanya memengaruhi stabilitas sosial tetapi telah menimbulkan kerusakan moral, mental, maupun jiwa yang sistematis dan berkelanjutan. Dan juga pada gilirannya menciptakan perpecahbelahan, konflik di berbagai belahan dunia," kata Muhadjir dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya, Selasa (27/6/2023) malam.

Baca juga: Ujaran Kebencian pada Tahun Politik

Muhadjir mengatakan, ujaran kebencian makin marak dalam dunia yang semakin terhubung dan serba digital seperti saat ini.

Apalagi, pengguna internet di Indonesia saja tercatat mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022/2023.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 2,67 persen dibanding pada periode sebelumnya, yaitu sebanyak 210,03 juta pengguna. Data ini mengacu pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

"Penyebaran pesan kebencian dapat dengan begitu sangat mudah menyebar dan merusak kerukunan sosial," ujar Muhadjir.

Baca juga: Twitter Tidak Mengubah Kebijakan Ujaran Kebencian Khusus Twitter Blue

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, hari melawan ujaran kebencian sedunia menjadi momentum yang sangat penting untuk bergerak bersama dalam memerangi perilaku intoleran, buruk sangka, serta diskriminasi yang berakar dari perbedaan keyakinan, perbedaan agama, ras, suku, dan budaya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat dunia perlu memperkuat literasi digital dan mempromosikan penggunaan teknologi komunikasi dengan penuh tanggungjawab, sambil terus memerangi fenomena ujaran kebencian secara online.

Muhadjir mengatakan, masyarakat dunia dapat membangun jembatan yang kokoh antar komunitas dan menciptakan sebuah dunia yang lebih harmonis.

"Dalam semangat kolaborasi dan pembelajaran bersama, mari kita bersatu dalam upaya melawan ujaran kebencian meningkatkan pemahaman lintas budaya dan memperkuat nilai-nilai persaudaraan di antara kita," kata Muhadjir.

Untuk diketahui, Indonesia memasuki tahun politik jelang penyelenggaran Pemilu 2024. Oleh karenanya, ujaran kebencian menjadi salah satu yang dinilai pemerintah harus dihindari untuk mencegah perpecahan hingga konflik di masyarakat.

Baca juga: LP3ES Nilai Platform Digital Tak Serius Antisipasi Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com