Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Undang Demokrat di Puncak Perayaan Bulan Bung Karno, PDI-P: Komunikasi Intens Tetap Berlanjut

Kompas.com - 24/06/2023, 12:12 WIB
Tatang Guritno,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku, tidak mengundang Partai Demokrat dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno.

"Jadi saya komunikasi dengan Mas Teuku Riefky (Sekjen Demokrat) terkait acara ini, karena memang ini adalah konsolidasi partai, kemudian kami intens komunikasi dengan teman-teman Partai Demokrat," ujar Hasto di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Hasto sekaligus menyampaikan permohonan maaf pada Riefky karena tak mengundang Partai Demokrat pada perayaan hari ini. 

Baca juga: Unggah Foto dengan Hasto Kristiyanto, Sinyal Moeldoko Gabung PDI-P?

Hasto menuturkan, di sisi lain, PDI-P menghormati etika politik dengan tidak mengundang partai politik (parpol) pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

Pasalnya, saat ini Demokrat telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

ia berjanji hubungan baik yang tengah dirajut kedua parpol bakal terus dilanjutkan.

"Jadi saya bilang sama Mas Teuku Riefky,’Mas mohon maaf karena Demokrat ini kan ada etika politik bersama PKS dan Partai Nasdem, yang penting kita komunikasi secara intens dan setelah ini kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan antara Mbak Puan dan Mas AHY," imbuh dia. 

Baca juga: Bicara soal SBY dan Ambil Alih Demokrat, Moeldoko: Ini Urusan Politik, Bukan Atasan-Bawahan

Diketahui hubungan PDI-P dan Demokrat mesra setelah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan bahwa AHY menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo.

Kemudian, Puan dan AHY pun bertemu dan berbincang selama satu jam di Kompleks GBK, Minggu (18/6/2023) pekan lalu.

Sejumlah pihak berharap pertemuan Puan dan AHY dapat menjadi jalan rekonsiliasi antara Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, hubungan kedua figur tersebut telah mengalami kerenggangan sejak 2004 silam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com