Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara soal SBY dan Ambil Alih Demokrat, Moeldoko: Ini Urusan Politik, Bukan Atasan-Bawahan

Kompas.com - 24/06/2023, 06:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa sengketa kepenguruan Partai Demokrat adalah isu politik, bukan urusan antara seorang atasan dan bawahan.

Hal ini ia sampaikan merespons sorotan sejumlah pihak mengenai langkahnya ingin merebut Partai Demokrat, partai yang didirikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan, karir militer Moeldoko mencapai puncaknya di era pemerintahan SBY yang menunjuknya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima TNI.

"Ini urusan politik, ini bukan urusan atasan-bawahan," kata Moeldoko dalam acara Gaspol! Kompas.com, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Ajukan PK Soal Sengketa Demokrat, Moeldoko: Apa Salah? Kenapa Ribut?

Dalam kesempatan ini, Moeldoko pun berbicara soal rasa hormat atau respek dan loyalitas terhadap atasan.

Ia mengeklaim, dirinya tetap hormat kepada semua orang yang pernah menjadi atasannya.

"Saya respect dengan siapapun, tapi loyalty kepada siapa yang saat itu (menjadi atasan)," ujar Moeldoko.

Moeldoko pun membantah tudingan yang menyebut bahwa langkahnya 'merebut' Demokrat merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, Jokowi justru tidak tahu menahu mengenai manuver politiknya ini.

"Urusan pribadi dan urusan kedinasan kan berbeda, itu urusan politik itu urusan pribadi saya. Siapa yang melarang? Enggak ada yang melarang," kata dia.

Baca juga: SBY Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko

SBY malu dan bersalah

Pada 2021 lalu, SBY yang kini menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengaku merasa bersalah karena pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko ketika masih menjadi presiden.

"Rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY dalam konfrensi pers yang digelar di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, 5 Maret 2023 malam.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Pil Pahit Moeldoko di Timor Timur dan Jokowi Guru Politik

Hal itu disampaikan SBY menanggapi terpilihnnya Moeldoko sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) kubu kontra-AHY, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang harinya.

SBY mengatakan, Moeldoko selalu membantah terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan Demokrat hingga akhirnya menerima jabatan ketua umum di KLB.

Menurut SBY, banyak pihak merasa tidak percaya bahwa Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam Partai Demokrat dan tega melakukan kudeta.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com