Soroti Banyak WNA Bermasalah, Komisi III DPR Desak Oknum Imigrasi yang Bermain Diusut

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyoroti banyaknya warga negara asing (WNA) bermasalah yang masuk ke Indonesia, khususnya wilayah Bali.

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa WNA bandel yang viral maupun tidak harus ditindak tegas.

Menurut Sahroni, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim, seharusnya bisa mengawasi tingkah para WNA yang masuk ke Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sahroni dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Menkumham Hentikan Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk 159 Negara

“Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral atau pun yang tidak. Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” ujar Sahroni.

Sahroni mengungkapkan, tidak perlu jauh-jauh ke Bali, di Jakarta pun banyak pengungsi yang status dan hidupnya tidak jelas.

Menurutnya, ada saja pengungsi yang jadi pengamen di Jakarta. Sahroni lantas meminta Silmy untuk betul-betul menindak para WNA tersebut.

"Jadi tolong Pak Dirjen sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi,” katanya.

Baca juga: Cegah TPPO, Imigrasi Sebut Permohonan Paspor Bisa Ditangguhkan hingga 3 Tahun

Kemudian, Sahroni mengungkapkan, ada sederet masalah yang turut melibatkan oknum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.

Ia menilai perilaku para oknum ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi Imigrasi.

Oleh karenanya, Sahroni meminta Silmy turut menertibkan para oknum supaya kinerja Imigrasi bisa lebih baik ke depannya.

“Saya minta Pak Dirjen usut oknum-oknum yang bermain di Imigrasi. Soalnya, mereka ini jelas menghambat kinerja Imigrasi. Namun, Pak Dirjen harus hati-hati, penyelidikannya harus dipisah, jangan full bucket. Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam," ujar Sahroni.

Baca juga: Imigrasi: Bebas Visa Kunjungan Hanya untuk ASEAN, Visa on Arrival untuk 92 Negara

"Jangan seperti kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Jatim (Jawa Timur) kemarin itu, ada tersangka yang tidak terlibat dengan pelaku namun turut ditersangkakan,” katanya lagi.

Sementara itu, Sahroni turut memberi apresiasi terhadap kinerja Silmy yang memperbaiki kinerja Ditjen Imigrasi.

Contohnya, Golden Visa hingga ketegasan Imigrasi dalam menindak WNA bermasalah.

“Kami Komisi III mengapresiasi berbagai pelayanan humanis serta tindakan tegas yang telah dilakukan oleh Imigrasi. Bahkan, belakangan Pak Menkumham juga memberhentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara akibat ganguan ketertiban umum. Bagus sekali itu, tegas,” ujar Sahroni.

Baca juga: Polisi Sebut WNA yang Hipnotis Pemilik Warung Kelontong di Sawah Besar Cuma Punya Visa Kunjungan