Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Prabowo: Syukur-syukur kalau Minta Maaf...

Kompas.com - 16/06/2023, 12:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, dirinya menyambut baik Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte yang mengakui 'sepenuhnya dan tanpa syarat' bahwa Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945.

Akan tetapi, Prabowo menilai alangkah baiknya apabila Belanda juga meminta maaf karena telah menjajah Indonesia.

“Alhamdulillah, terima kasih. Syukur-syukur juga kalau dia minta maaf atas apa yang mereka buat selama itu di Indonesia. Tapi rajanya sudah minta maaf,” ujar Prabowo saat ditemui di Gedung Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023).

Prabowo menjelaskan, kemerdekaan Indonesia memang sudah diproklamasikan pada Agustus 1945 silam.

Baca juga: Pernah Jadi Rival Jokowi, Prabowo: Sekarang Saya Anak Buahnya, Keputusan Beliau Selalu Pro Rakyat

Menurutnya, tindakan militer Belanda dalam kurun waktu 1945-1949 sebagai agresi militer.

Walau demikian, Prabowo belum bisa memastikan kapan PM Belanda akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengakuan kemerdekaan ini.

"Itu tanya Menlu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte secara resmi mengakui hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Belanda sebelumnya hanya mengakui bahwa hari kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949 sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar dan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI.

Baca juga: Belanda Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Jokowi: Bagus, tapi Saya Minta Masukan Dulu dari Menlu

Kemudian pada tahun 2005, Belanda telah menerima secara politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Akan tetapi, pengakuan itu tidak pernah diberikan secara penuh. Rutte sekarang memenuhi ini atas permintaan anggota parlemen GroenLink Corinne Ellemeet.

"Tanggal itu sudah lama dilihat sebagai awal kemerdekaan Indonesia. Misalnya, raja sudah mengirimkan telegram ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun," kata Rutte dalam debat tentang kajian dekolonisasi bersama Parlemen Belanda, Rabu (14/6/2023), dikutip dari AD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com