Masih Ada Anggaran Tak Tepat Sasaran, Jokowi: Ini Sudah Enggak Bisa Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta seluruh kementerian, lembaga negara, sampai pemerintahan daerah mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara tepat sasaran.

Menurut dia dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terungkap masih banyak kementerian hingga pemerintahan daerah yang tidak benar dalam menyusun anggaran dan tidak konkret.

“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mencontohkan, dari temuan terdapat sebuah pemerintah kabupaten yang menganggarkan program untuk membantu kegiatan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 2,5 miliar.

Baca juga: Libur Dua Hari Idul Adha Tunggu Lampu Hijau Jokowi

Akan tetapi, dari total anggaran itu ternyata Rp 1,9 miliar dipakai buat membayar honor serta perjalanan dinas.

Temuan lainnya, kata Jokowi, terdapat sebuah pemerintahan kabupaten yang menganggarkan pembangunan balai penyuluh pertanian sebesar Rp 1 miliar.

Ternyata dari jumlah anggaran yang dicairkan itu sebanyak Rp 734.000.000 digunakan untuk membayar honor, rapat, dan perjalanan dinas. Alhasil tujuan utama alokasi anggaran itu tidak tercapai.

Baca juga: Jokowi Jengkel Temukan Dana Bangun Balai Pertanian 80 Persen Terserap untuk Rapat

Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan intern harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.

Ia menambahkan, langkah pengawasan penting dilakukan supaya anggaran yang digelontarkan benar-benar produktif.

"Agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul, sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Pengawas Internal Pemerintah: Jangan ada Data yang Ditutup-tutupi

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil.

Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

Baca juga: Jokowi: Masa kalau Sakit Harus ke Singapura? Dokter Kita Enggak Kalah Pintar!

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Bagus Santosa, Icha Rastika)