Jokowi Heran Angka Kemiskinan Tinggi, tapi Dana Perlindungan Sosial Tak Sampai 1 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku heran ketika mengetahui bahwa dana perlindungan sosial di daerah tak sampai 1 persen.

Padahal, kata Jokowi, angka kemiskinan di daerah tergolong tinggi.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika memberikan sambutan dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tetapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi: Situasi Dunia Sekarang Sangat Sulit

Menurutnya, dana perlindungan sosial bagi masyarakat miskin seharusnya menjadi prioritas utama.

Selain itu, Jokowi menyatakan permasalahan rendahnya dana perlindungan sosial di daerah juga perlu diawasi oleh BPKP.

Menurutnya, BPKP perlu mengidentifikasi permasalahan atas rendahnya dana perlindungan sosial di daerah.

"Mestinya itu diprioritaskan dulu, hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jengkel Temukan Dana Bangun Balai Pertanian 80 Persen Terserap untuk Rapat

Ia menambahkan, langkah pengawasan penting dilakukan supaya anggaran yang digelontarkan benar-benar produktif.

"Agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul, sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," ungkap Jokowi.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang.

Posisi itu naik 0,03 persen atau 200.000 orang dari posisi Maret 2022 yang sebanyak 26,16 juta orang miskin.

Namun turun 0,14 persen atau 140.000 orang dari posisi September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang miskin.