Minta Penggunaan Anggaran Terus Diawasi, Jokowi: Itu Saja Masih Ada yang Bablas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar terus diawasi.

Jokowi menyebut pengawasan secara produktif penting dilakukan guna mencapai Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika memberikan sambutan dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Menurutnya, penggunaan anggaran yang diawasi saja bisa kecolongan, apalagi jika tidak diawasi.

"Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?" kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi: Situasi Dunia Sekarang Sangat Sulit

Jokowi juga mengungkapkan alasannya mengapa sering turun ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah masyarakat benar-benar merasakan program yang disusun pemerintah.

"Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat karena memang kita lemah di sisi itu," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir.

Jokowi menilai saat ini masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.

"Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Heran Ada Daerah Habiskan Anggaran Stunting untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Selain itu, Jokowi juga menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah.

Jokowi memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten.

Misalnya, penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas. Sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.

"Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif," tegasnya.