Soal Proposal Perdamaian Usulan Prabowo, Jokowi: Boleh-boleh Saja, Bagus-bagus Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan respons soal proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Menurutnya, karena bersifat usulan, maka proposal itu boleh dan bagus untuk disampaikan.

"Sekali lagi itu kan dalam sebuah dialog, usulan-usulan. Boleh-boleh saja, usulan saja kok. Tetapi bukan dalam sebuah perundingan antar negara, bukan. Jadi, ya saya melihat bagus-bagus saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kantor BPKP, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Menghayati Proposal Perdamaian Prabowo

Presiden menjelaskan, sejak awal, sikap Indonesia terhadap perang Ukraina dan Rusia sudah jelas.

Sikap tersebut sampai sekarang menurutnya tidak berubah, yakni Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan territorial integrity atau integritas teritorial dari negara lain.

"Tetap dan tidak akan berubah. Sehingga itu juga yang kita sampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin, yang kedua kita ingin perang itu segera selesai," tegas Jokowi.

Kepala Negara juga mengaku sudah mengundang Menhan Prabowo ke istana untuk membicarakan hal itu.

Dari pembicaraan dengan Prabowo, Jokowi menyatakan tidak ada perbedaan sikap.

"Enggak ada yang beda. Bahwa dalam sebuah, dan itu juga bukan ini loh ya, bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan. Enggak loh. Itu seminar. Itu dialog. Bahwa ada usulan-usulan boleh-boleh saja, bagus-bagus saja," tambah Jokowi.

Adapun proposal perdamaian yang dimaksud disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Baca juga: Menyoal Idealitas Proposal Prabowo untuk Perdamaian Rusia-Ukraina

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Usulan itu yakni pertama, gencatan senjata antara kedua kubu. Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan, apakah ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.