Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sudah Kita Putuskan Covid-19 Jadi Endemi, Satu-Dua Pekan Ini Segera Diumumkan

Kompas.com - 14/06/2023, 10:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah memutuskan untuk masuk ke status endemi Covid-19.

Menurut Presiden, keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Sudah kita putuskan (Covid-19) untuk masuk ke endemi. Tetapi kapan diumumkan, baru dimatangkan dalam seminggu-dua minggu," ujar Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: WHO Apresiasi Penanganan Covid-19 Indonesia, Keputusan Soal Status Pandemi Diserahkan ke Pemerintah

Meski demikian, Kepala Negara menegaskan status endemi di Indonesia akan diumumkan pekan ini.

"Insya Allah bulan ini," katanya.

Presiden menjelaskan, dalam sepekan hingga dua pekan mendatang pemerintah akan mematangkan soal persiapan status endemi. Sebab, kondisi penularan Covid-19 di Indonesia sudah landai.

"Ya ini dimatangkan-lah, seminggu-dua minggu ini segera diumumkan. Karena memang sudah semuanya sudah (landai)," ungkap Jokowi.

"Ini nanti yang akan didetilkan jumlah kasus, misalnya kayak dua hari yang lalu hanya 217 (kasus) kemudian kasus aktif 10.200-an. Vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis dan lain-lainnya," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Sudah Ambil Keputusan soal Status Pandemi Covid-19, Segera Diumumkan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut sudah mengambil keputusan mengenai status pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas yang membahas Covid-19 dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Beliau (Presiden) sudah ambil keputusan ya. Cuma nanti pengumumannya terserah kepada beliau," ujar Budi.

"Nanti Presiden umumkan. (Waktunya) terserah beliau," tegasnya.

Budi menjelaskan, pada Selasa dia melaporkan situasi terkini pandemi Covid-19 di dunia kepada Presiden.

Antara lain, kondisi Covid-19 di negara-negara G20, negara anggota ASEAN dan alternatif kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah.

Dari laporan tersebut, kata Budi, Presiden Jokowi berjanji akan mengumumkan di saat yang tepat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com