Johnny G Plate Segera Disidang, Kuasa Hukum Batal Ajukan Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan bakal mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka.

Kuasa hukum Johnny, Achmad Cholidin mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan proses gugatan praperadilan.

Namun, karena jaksa penuntut umum (JPU) sudah melimpahkan kasus kliennya ke pengadilan, maka Achmad membatalkan niatan untuk mengajukan praperadilan.

"Jika kita daftarkan dan perkara sudah disidangkan maka secara otomatis gugatan kita akan gugur, karena perkara pokoknya sudah disidangkan," kata Achmad saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Nasdem Mau Ajukan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Johnny Plate, Kejagung Ingatkan Ini

Diketahui, Johnny telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022.

Pada 9 Juni 2023, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pun melimpahkan tahap II yaitu barang bukti dan tersangka Johnny kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, Johnny akan segera disidangkan atas kasus yang menjeratnya.

"Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Tersangka JGP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Johnny G Plate Siap Jadi Justice Collaborator

Setelah dilimpahkan Johnny kini dilakukan penahanan di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, terhitung sejak 9 Juni 2023 sampai 28 Juni 2023.

"Untuk kepentingan dalam tahap penuntutan," tuturnya.

Akibat perbuatannya, Tersangka Johnny disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di kasus tersebut, Kejagung menyebut kerugian keuangan negara mencapai Rp8,32 triliun.

Selain Johnny, ada enam orang tersangka lainnya di kasus yang sama. Mereka adalah Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).

Baca juga: Nasdem Sarankan Plate Jadi Justice Collaborator: Dia Pasti Tahu Banyak

Kemudian, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH).

Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, satu tersangka bernama Windi Purnama (WP) yang merupakan orang kepercayaan tersangka Irwan disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.