PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperketat proses pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap kadernya yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024.

Mantan calon presiden sekaligus politikus PDI-P Ganjar Pranowo melihat hal ini sebagai konsekuensi terhadap rekomendasi rapat kerja nasional (rakernas) kelima PDI-P yang menekankan adanya perbaikan sistem rekrutmen kader.

Sebelumnya, saat membacakan rekomendasi eksternal, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut bahwa partainya menyadari adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik, maka akan diterapkan penyempurnaan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai agar penyimpangan itu tidak berulang.

Baca juga: Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

"Dalam waktu yang sangat pendek, banyak nanti caleg-caleg yang jadi anggota dewan baru, dan saya kira Bu Mega konsen betul agar mereka dimasukan dalam Diklat terlebih dahulu," kata Ganjar ditemui setelah penutupan rakernas kelima PDI-P, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).

Menurut Ganjar, hal serupa juga diterapkan kepada kader-kader baru PDI-P.

Semisal, ia menyebut mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang resmi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.

Kata Ganjar, Megawati meminta Andika untuk mengikuti Diklat terlebih dahulu sebelum mendapatkan tugas dari partai.

Baca juga: Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

"Kemarin ketika Pak Andika memakai baju merah kayak saya ini, langsung disampaikan 'Dik, tapi kamu juga harus jadi kader, dan syaratnya kader adalah menjalani Diklat dulu'. Saya kira itu cara yang paling fair dan yang paling bagus untuk mendapatkan kader yang baik," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar menjelaskan, tahapan seperti itu justru menunjukkan bahwa platform partainya jelas untuk mendapatkan kader yang baik.

Tahapan yang demikian juga dinilai baik bagi kader agar mereka memiliki ideologis yang kuat sebelum menjalankan tugas.

"Sehingga kelak kemudian hari, mereka mendapatkan penugasan partai, mereka akan betul-betul punya platform yang kuat," ungkapnya.

Baca juga: PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Sebelumnya, dalam poin ke-7 rekomendasi rakernas, Puan menyebut adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Rakernas kali ini, lanjut Puan, juga melihat adanya kader partai yang melakukan hal-hal bertentangan dengan Ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.

"Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Puan saat membacakan rekomendasi rakernas pada penutupan rakernas.

"Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," sambung Ketua DPR RI ini.