Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Otorita IKN Sebut Ada 5 Negara Sedang Proses Kesepakatan Investasi di IKN

Kompas.com - 08/06/2023, 17:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, hingga akhir 2023 pihaknya telah mempunyai beberapa komitmen dengan investor internasional dalam membangun Nusantara.

Menurutnya, ada lima negara yang sedang dalam proses kesepakatan berinvestasi di IKN.

“Setidaknya ada lima negara yang sedang dalam proses (kesepakatan), antara lain Korea Selatan, lalu Jepang, China, Jerman, dan juga UAE (Uni Emirat Arab),” kata Bambang dilansir siaran pers Otorita IKN, Kamis (8/6/2023).

Bambang mengatakan, pembangunan IKN mempunyai dua mesin untuk saling bekerjasama.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dasar dengan target akan pengerjaan hingga 2024.

Kedua, para investor domestik. Termasuk, sektor UMKM dapat terlibat dalam membangun Nusantara.

"Otorita IKN tidak hanya menyasar investor besar, namun juga UMKM. Kita akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota ini,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan atensi pada sektor investasi pembangunan IKN kepada para pengusaha Singapura.

Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara di forum Ecosperity Week 2023 yang digelar Temasek Holding di Singapura.

“Jadi, semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan berlangsung aman, dan juga keberlanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Jokowi pada Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Menteri PUPR Optimis Pembangunan Dasar IKN Rampung 2024

Jokowi juga mengungkapkan bahwa Nusantara sebagai kota pintar berkelas dunia akan mengedepankan sisi lingkungan hidup. Melalui konsep kota hijau dengan 65 persen adalah hutan.

Nantinya, Nusantara merupakan kota netral karbon pertama di Indonesia, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkelas dunia.

"Ini akan menjadi kota yang nyaman, untuk dihuni dan untuk bisnis,” kata Jokowi.

“Saat ini pembangunan Nusantara sedang dalam pengerjaan, infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP, akan selesai tahun depan dengan menggunakan anggaran negara,” ujarnya lagi.

Presiden juga menjelaskan bahwa sektor swasta yang sudah masuk pada tahap awal, akan disiapkan sebesar 300 paket investasi.

Sektor yang dapat dijajaki investor, yakni sektor perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya.

Jokowi juga menjelaskan terkait insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Investor Nusantara, utamanya insentif fiskal seperti tax holiday, non-collective value-added tax, super deduction tax, dan bea impor.

Baca juga: Gaspol Pembangunan Bandara VVIP di IKN, Jokowi Beri Tugas Sederet Menteri hingga Bupati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com