Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Alasan Koalisi Perubahan yang Usung Anies Capres Rawan Goyah…

Kompas.com - 08/06/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi terbentuk sejak akhir Maret lalu.

Kongsi tersebut sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun begitu, hingga kini belum ada nama yang disepakati sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Malahan, perihal cawapres berulang kali jadi persoalan di internal koalisi ini. Beberapa waktu lalu, Demokrat dan PKS bersikukuh mengajukan kader masing-masing sebagai calon RI-2.

Sementara, Nasdem tak menyambut usulan keduanya lantaran ingin Anies didampingi figur di luar kader ketiga partai.

Baca juga: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Belakangan, Koalisi Perubahan tak sepakat soal waktu deklarasi cawapres. Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Sebab, ia menduga, turunnya elektabilitas Anies sejak Juli 2022 menurut survei teranyar disebabkan karena cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, lalu turun jadi 28,4 persen pada Oktober 2022, dan Januari 2023 kembali turun jadi 24,2 persen.

Besaran tersebut terus merosot pada Februari 2023 jadi 24 persen, lalu April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 menjadi 18,9 persen.??

Baca juga: Analisis LSI Denny JA: 4 Skenario Ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres

Dengan demikian, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terpaut jauh dari dua pesaingnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan wahid dengan angka elektoral 38 persen.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Terkait ini, Nasdem tak sejalan dengan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok waktu.

Dia mengatakan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Disebut Bukan Akibat Belum Deklarasi Bakal Cawapres

Satu suara dengan Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com