Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Usul Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

Kompas.com - 07/06/2023, 18:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi mengusulkan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dijabat oleh jenderal bintang 4.

Saat ini jabatan keduanya dipimpin oleh jenderal bintang 3.

Hal tersebut Johan Budi sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR bersama BNN dan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Komisi III Cecar Polri Soal Polisi RW yang Diluncurkan Jelang Pemilu

"Pak ketua, ketua rapat, saya usul dalam struktur organisasi yang baru tadi nanti di dalam kesimpulan, kalau diperbolehkan, dan ini saya akan menggunakan hak konstitusional saya, agar Kepala BNPT, Kepala BNN ini jangan bintang 3, Pak, tapi bintang 4," ujar Johan.

Johan menjelaskan, jika Kepala BNN dan Kepala BNPT masih dijabat jenderal bintang 3, maka posisi mereka berada di bawah Kapolri.

Seharusnya, kata dia, BNN dan BNPT independen, sehingga kepalanya perlu dijabat jenderal bintang 4.

Baca juga: Kepala BNPT Ungkap Dua Kiblat Teroris di Muka Bumi

"Apalagi badan ya. Kepala badan ini kan harusnya setara menteri kalau tidak salah," ucapnya.

Johan lantas mengatakan bahwa Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose dan Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel pantas menyandang jenderal bintang 4.

Untuk itu, Johan Budi mengusulkan kepada pimpinan rapat supaya Kepala BNPT dan Kepala BNN ke depannya dijabat jenderal bintang 4.

"Sehingga dia setara dengan Kapolri, tidak di bawah Kapolri. Sehingga dia bebas, independen, tidak di bawah koordinasi Polri karena ini memimpin badan," imbuh Johan.

Baca juga: BNPT Berencana Tempatkan Perwakilan di 5 Negara

Merespons usulan Johan Budi tersebut, Petrus hanya mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih dukungan kepada saya dan Pak Rycko. Mudah-mudahan saja didengarkan 'bapak-bapak' itu," kata Petrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com