Bappenas Sebut Presiden Tak Bisa Serta-merta Disalahkan bila Target Pembangunan Nasional Tak Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak bisa serta merta disalahkan apabila ada target pembangunan yang tidak tercapai.

Menurutnya, pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara menyeluruh.

"Seperti itu yang menurut saya harus dipahami. Jadi tidak serta merta yang disalahkan langsung Presiden. Oh ini (salah) Presiden," ujar Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Yang enggak enaknya dikasih ke Presiden. Enggak bisa. Ini adalah visi-misi negara ada, kemudian diterjemahkan dalam perencanaan yang teknokratif dan akademis dalam dokumen politik," jelasnya.

Baca juga: Bappenas Singgung Pemda yang Tak Sinkron Usai Sebut RPJMN Terancam Tak Tercapai

Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Suharso menyebut, ada 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yang berisiko tak dapat tercapai.

Adapun kesepuluh indikator tersebut yaitu imunisasi, stunting, wasting, tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, jumlah perokok anak-anak, obesitas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan puskesmas.

Suharso mengatakan, adanya target pembangunan yang tidak tercapai merupakan bentuk tidak sinkronnya di dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dengan daerah.

"Bahwa ada janji-janji politik calon-calon bupati, gubernur, wali kota, dan janji Bapak Presiden pada waktu itu yang kemudian diturunkan dalam rencana Presiden pun pada akhirnya disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)," lanjutnya.

Baca juga: Bappenas Harap Surpres Revisi UU IKN Dikirim Pekan Depan ke DPR

Padahal, imbuh dia, sinkronisasi pembangunan merupakan hal penting, karena seluruh rancangan pembangunan yang ada dibiayai oleh APBN dan APBD.

Misalnya, dalam penanganan stunting yang menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat. Menurut Suharso, jika penanganan stunting menjadi program nasional, seyogyanya pemerintah daerah juga harus menjadikannya sebagai program daerah.

"Sekarang kita sama-sama targetnya harus (turun menjadi) 14 persen. ya ayo. Di tempat (daerah) saya berapa persen ya, oh di tempat saya paling tinggi masih 25 persen, bagaimana saya bisa ikut turun? Gitu loh (harusnya) mereka berpikir," jelasnya.

"Jadi sasaran-sasaran ini seharusnya satu. Ke depan kita tidak bisa lagi mengulangi itu. Jadi kita harus bareng dalam hal target-target yang harus dicapai untuk nasional. Namanya aja sasaran pembangunan nasional, berlaku untuk seluruh nasional," papar Suharso.

Baca juga: Bappenas Tetapkan Lima Kelompok Industri Prioritas

Ke depan, ia menambahkan, target pembangunan nasional juga akan menjadi pegangan bagi pemimpin berikutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Oleh karena itu, setiap calon presiden-calon wakil presiden, calon gubernur-calon wakil gubernur, serta calon bupati-calon wakil bupati dan calon wali kota-calon wakil wali kota,, harus memahami secara utuh kerangka pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.